Senin, 17 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Desak Pemkab Tertibkan Kereta Kelinci, Sopir MPU Demo di Pendopo

09 Februari 2020, 15: 52: 57 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ratusan sopir angkutan umum berunjuk rasa di depan Pendapa Kabupaten Jombang.

Ratusan sopir angkutan umum berunjuk rasa di depan Pendapa Kabupaten Jombang. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Ratuan sopir angkot (angkutan kota) dan angkudes (angkutan pedesaan) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pendopo Kabupaten Jombang kemarin (4/2) pagi. Mereka mendesak pemkab menegakkan peraturan terkait larangan kereta kelinci yang kian marak. Sebab, keberadaan kereta kelinci mematikan mata pencaharian sopir angkot.

Pantauan di lokasi, sekitar pukul 07.00, iring-iringan kendaraan angkot tiba di depan gedung Pendopo Kabupaten Jombang. Para sopir yang datang dari berbagai wilayah di Jombang, selanjutnya memarkir angkot mereka di depan gedung pendopo.

Para sopir ini hendak menyuarakan protes mereka terkait maraknya peredaran kereta kelinci yang beroperasi di Jombang. Seraya membawa spanduk bertuliskan tuntutan, para demonstran menyampaikan asiprasinya.

Beberapa tuntutan yang disampaikan para pendemo, di antaranya, meminta pemkab tegas menertibkan kereta kelinci dan melarang kereta kelinci beroperasi di wilayah Jombang.

Selain itu, massa juga mendesak adanya penindakan terhadap pengusaha yang memproduksi kereta kelinci. ”Karena kereta kelinci mematikan usaha kami,” ujar Ali Bawan, salah satu perwakilan pendemo kemarin.

Menurut dia, keberadaan kereta kelinci sangat meresahkan para sopir angkot. Sebab, kereta kelinci banyak merebut langganan yang selama ini sudah menggunakan jasa angkot.

Misalnya, saat anak-anak berangkat rekreasi ataupun pengajian ibu-ibu muslimat. ”Karena sepur kelinci itu ilegal,” jelas dia.

Tak hanya itu, keberadaan kereta kelinci juga dinilai melanggar Undang Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terutama mengenai spek kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi buatan pabrik.

Apalagi, dengan model pintu terbuka yang membawa banyak penumpang tentunya membahayakan keselamatan. ”Kereta kelinci tidak sesuai spek,” jelas dia.

Sugito salah satu sopir angkot menyebut, akibat maraknya kereta kelinci mengakibatkan pendapatan sopir angkot menurun. ”Dulu sehari kami bisa dapat Rp 70 ribu, sekarang Rp 30 ribu untuk setor saja tidak dapat. Kami kesulitan, karena mereka setiap hari beroperasi,” sahut dia.

Keberadaan kereta kelinci, menurutnya harus ditindak. Para pendemo juga mengancam jika polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang tidak segera merespons tuntutan, maka para sopir akan melakukan tindakan sendiri. ”Kami akan lakukan pemberhentian paksa kendaraan kendaraan itu, dan kereta kelincinya akan kami serahkan ke kantor polisi,” pungkasnya.

Setelah cukup lama menyampaikan orasinya, massa akhirnya ditemui Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Sekdakab Akhmad Jazuli dan Kadishub Hartono.

Merespons tuntutan para sopir, wabup meminta ada perwakilan sopir angkot sebanyak 20 orang untuk audiensi. ”Kita carikan solusi yang tepat. Minggu depan kita adakan audiensi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Hartono menyatakan, jika kewenangannya sebatas melakukan pembinaan kepada angkudes maupun angkot. Mengenai beroperasinya kereta kelinci yang dikatakan melanggar UU lalu lintas, menjadi kewenangan kepolisian untuk menindak. ”Kalau kaitannya dengan UU lalu lintas, itu adalah wewenang kepolisian untuk menilang atau menindak,” tandasnya.

Meski begitu, pihaknya berharap ada solusi terbaik menyikapi tuntutan para demostran. ”Nanti akan kita minta perwakilan sopir angkot dan angkudes untuk audiensi. Kita carikan solusi yang lebih tepat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Jombang AKP Ahmad Risky Caropeboka menyatakan,  secara aturan, kereta kelinci tidak boleh beroperasi di jalan raya. Lantaran tidak memenuhi spesifikasi keamanan kendaraan sesuai yang diamanatkan Undang Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ”Jadi keberadaan kereta kelinci itu bukan diperuntukkan untuk beroperasi di jalan raya,” bebernya.

Sebagai tindaklanjut, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pemkab menyikapi hal tersebut. Salah satunya menggelar audiensi melibatkan stakeholder terkait. ”Sesuai kesepakatan dengan para sopir angkot tadi (kemarin, Red), audiensi akan dilakukan pekan depan setelah tujuh harinya KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah). Kita ingin ada solusi terbaik. Sehingga kita perlu duduk dan kumpul bersama pihak-pihak terkait membahas masalah ini,” jelas dia.

Risky juga menghimbau kepada sopir angkot dan angkudes tidak melakukan hal-hal yang menjurus ke arah tindakan anarkis. Dia meminta sopir angkot tetap mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. ”Tadi juga disampaikan oleh bapak Sumrambah Wakil Bupati Jombang, agar tidak melakukan tindakan anarkis dan kontra produktif,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia