Senin, 17 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Rekomendasi Ditunda, Pencairan DD Dua Desa di Jombang Belum Jelas

05 Februari 2020, 20: 43: 23 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Solahudin Hadi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang

Solahudin Hadi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Hingga memasuki awal Februari nasib dua desa di Kabupaten Jombang dalam pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 masih belum jelas. Menyusul masih ada permasalahan anggaran DD 2018 yang belum klir.

Dua Desa tersebut yakni Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung dan Desa/Kecamatan Mojowarno.

Solahudin Hadi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang mengakui, pihak Inspektorat masih menunda rekomendasi dua desa tersebut. Sehingga, dirinya juga masih belum bisa memastikan nasib dua desa tersebut dalam pencairan DD maupun ADD. ”Rekomendasi memang masih ditunda Inspektorat,” bebernya.

Hanya saja, saat ditanya alasan penundaan rekomendasi Inspektorat, dirinya belum bisa memberikan keterangan banyak. Solahudin memastikan Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan DD dua desa tersebut. ”Kita juga sudah melakukan rapat dengan Inspektorat dan BPKAD untuk membahas permasalahan ini,” tegasnya.

Apabila dua desa tersebut memenuhi persyaratan untuk pencairan, maka pencairan anggarannya bisa diproses. ”Kalau memang sudah sesuai dengan persyaratan, maka kita tidak bisa melarang untuk tidak boleh mencairkan,” ungkapnya.

Dia mengakui, permasalahan Desa Dukuhmojo maupun Desa Mojowarno tersebut masih butuh pendalaman lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. ”Tentu kami terus melakukan pendalaman  untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Eka Suprasetya Inspektur Kabupaten Jombang melalui telepon selulernya belum bisa memberikan keterangan banyak. ”Mas saya masih ada acara,” tulisnya singkat di pesan aplikasi WhatsApp.

Sementara itu, persoalan tersendatnya jatah dana desa untuk Desa Dukuhmojo dan Mojowarno mendapat perhatian dewan. DPRD meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  (DPMD) Jombang bisa mencarikan solusi.

”Tentu persoalan ini harus segera diselesaikan secepatnya. Kami berharap dinas bisa mencarikan solusi,” beber  Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang.

Menurutnya, jika pemerintah desa tidak bisa mencairkan jatah alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), tentunya berdampak pada proses pelayanan dan pembangunan di desa. ”Kalau tidak bisa mencairkan DD dan ADD kasihan masyarakatnya, pembangunan desa tersebut juga tidak bisa berjalan dengan maksimal,” ungkapnya.

Dia pun mewanti-wanti pemerintah desa agar tidak main-main mengelola dana desa. sebab, selain berisiko terjerat kasus hukum, dampaknya juga dirasakan masyarakat secara luas. ”Ini menjadi pelajaran bagi semua agar lebih berhati-hati dengan pengelolaan DD maupun anggaran lainnya,” bebernya.

Dirinya berharap, fungsi pengawasan juga lebih ditingkatkan kembali. Sehingga, bisa meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan dana di desa.

Selain itu, DPMD juga harus memberikan pendampingan mulai dari pelaporan hingga pekerjaan. Ini dikarenakan, hampir 80 persen kepala desa di Kabupaten Jombang wajah baru. “Untuk sosialisasi dan pendampingan harus tetap dilakukan,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia