Selasa, 25 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Tak Sesuai Struk, Warga Kabuh Keluhkan Tagihan Rekening PDAM

21 Januari 2020, 09: 53: 22 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Warga menunjukkan bukti struk tagihan rekening PDAM.

Warga menunjukkan bukti struk tagihan rekening PDAM. (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Warga Desa/Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang mengeluhkan tarif PDAM setiap bulan terus naik. Bahkan, pembayaran uang yang dilakukan petugas juru tagih, tak sesuai dengan struk yang diberikan.  

Seperti diungkapkan Saeman, Warga Desa/Kecamatan Kabuh yang menyebut, juru tarik saat bertugas, menyampaikan  jumlah nominal yang tidak sama dengan struk. Kebiasaan itu bahkan diakui terjadi sudah lama. "Misal yang di struk tertulis Rp 75 ribu, ternyata menjadi Rp 88 ribu," katanya.

Anehnya, perbedaan tarif dengan uang yang harus dibayarkan itu tanpa ada kejelasan dari pihak PDAM. Selama ini, tarif yang harus dibayar pelanggan, hanya ditulis dengan tangan tanpa ada keterangan. "Itu hanya dioret-oret tangan saja, bayarnya sekian," ungkap dia.

Dia menambahkan, perbedaan tarif dengan uang yang dibayar itu bervariasi. Kisarannya antara Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu setiap bulan. Nilainya berbeda-beda di setiap struk yang ditunjukkan. Sehingga hal ini sangat memberatkan masyarakat, terutama pelanggan PDAM. "Ya adanya kenaikan ini sangat membebani masyarakat, karena setiap bulan naik," tegasnya.

Terpisah, Riyanto Kades Kauman menyampaikan, memang ada perbedaan nilai yang dicantumkan pada struk pelanggan PDAM, dengan uang yang harus dibayarkan. "Memang banyak warga yang mengeluhkan pembayaran berbeda dengan struk yang ditarik," ungkapnya.

Hal ini, lanjut dia, sudah terjadi beberapa tahun lalu. Pihak desa bahkan sudah melaporkan hal ini ke pihak PDAM di Kabuh. Hanya saja, laporan itu tidak ditindaklanjuti. "Harapan saya bisa ketemu dengan Direktur PDAM untuk mengklarifikasi permasalahan ini," tegasnya.

Sebab, hal ini sangat meresahkan warganya yang menjadi pelanggan PDAM. Terlebih lagi, nilai pungutan yang ditarik cukup besar antara Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu. Bahkan,  terkadang lebih. "Ini ada juga yang di struk tertera harga Rp 205 ribu, tapi menjadi Rp 228 ribu," tambah dia.

Selain itu, di setiap pembayaran, setiap pelanggan justru menerima struk lama yang dibayar sebelumnya. Semisal, sekarang membayar bulan Februari, tapi struk yang diberikan bulan Desember 2019. "Ini kan menjadi aneh, struk yang diberikan harusnya pembayaran bulan sekarang, bukan bulan kemarin," pungkasnya.

PDAM Bantah Ada Pungutan Liar

Aries Yuswantono Direktur PDAM Jombang membantah adanya pungutan liar yang terjadi di Desa/Kecamatan Kabuh. Keluhan yang disampaikan masyarakat itu terjadi hanya karena mis komunikasi dengan pihak penarik dengan pelanggan.

"Memang kami mendengar laporan adanya pungutan itu,  kami sudah langsung memanggil pihak terkait," ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (20/1). Dijelaskan, penarikan pembayaran PDAM memang dilakukan secara kolektif, sehingga rekening yang dikasihkan itu untuk pembayaran bulan sebelumnya.

"Untuk bulan ini kan belum bisa ngeprin, kalau dikasihkan sekarang, yang narik berarti harus nalangi dulu," jelas Aries. Dengan begitu, adanya kenaikan tarif karena memang ada pemakaian konsumen yang bertambah banyak. Selain itu, kemungkinan ada denda lantaran konsumen tidak membayar tepat waktu.

"Mungkin ada denda, karena kalau tidak membayar satu bulan dikenakan denda Rp 5 ribu," terangnya. Meski begitu, ia menilai permasalahan itu terjadi lantaran kurangnya pendekatan yang dilakukan petugas tarik dengan pelanggan yang menjadi konsumen.

Seharusnya, lanjut Aries, petugas memberi penjelasan secara rinci berapa yang harus dibayar dan untuk apa saja kalau memang ada denda. Sehingga konsumen jelas dan tidak mengundang pertanyaan pelanggan. "Jadi memang tidak ada pungutan," tegasnya lagi.

Bahkan pihaknya sudah mengintruksikan kepada semua pihak untuk tidak melakukan pungutan liar sepeserpun. Apabila memang diketahui ada, pihaknya juga akan bertindak tegas. "Kami sering wanti-wanti ke teman-teman untuk tidak melakukan pungutan sepeserpun. Secepatnya kami komunikasikan dengan kepala desa," pungkas dia. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia