Jumat, 21 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemkab Jombang Akhirnya Surati Penghuni Ruko Simpang Tiga

16 Januari 2020, 15: 36: 49 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Akhmad Jazuli

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Akhmad Jazuli (Wenny Rosalina/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Upaya pemkab Jombang menuntaskan polemik aset ruko Simpang Tiga Mojongapit kian serius. Terbukti dengan langkah pemkab menyurati pihak penghuni ruko terkait kejelasan pemanfaatan aset.

“Sudah, kemarin sudah kita surati, sampai saat ini, kita belum mendapat tanggapan apa-apa, kita tunggu saja,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Akhmad Jazuli, kemarin.

Ditegaskan Jazuli, melalui surat itu, pemkab ingin menegaskan, jika tanah dan bangunan yang berdiri di areal pertokoan Simpang Tiga Mojongapit Jombang adalah sepenuhnya milik Pemkab Jombang.

Sementara, penghuni ruko selama ini menempati di sana, statusnya hanya sebagai pengguna HGB (hak guna bangunan) yang sesuai perjanjian kontrak sudah berakhir sejak 2016. ”Sehingga, jika saat ini masih ingin dipakai, maka pihak penghuni ruko harus memperpanjang dengan tarif yang disepakati. Namun jika tidak, tanah dan bangunan tersebut harus dikembalikan ke pemkab,” tegasnya.

Ditambahkan, sebenarnya rencana mengirim surat kepada pihak penghuni ruko sudah akan dilakukan sejak akhir tahun lalu. Namun demikian, prosesnya tentu harus melalui pertimbangan dan persetujuan dari bupati. ”Kini bupati sudah setuju dan sudah dikirimkan. Sekarang pemkab tinggal menunggu jawaban dari pihak penghuni ruko, akan diperpanjang mengikuti aturan yang berlaku atau disudahi,” singkatnya.

Sebelumnya, upaya Pemkab Jombang menuntaskan polemik aset ruko Simpang Tiga Mojongapit usai hak guna habis (HGB) mulai 2016 kian serius. Dalam waktu dekat, segera meluncurkan surat pemberitahuan kepada para penghuni ruko.

”Tadi pagi bagian hukum pemkab minta pendapat terkait administrasi surat. Mungkin hari ini sudah ditandatangani suratnya. Kemungkinan hari ini atau besok pagi dikirim surat pemberitahuannya,” terang Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Mujib Syaris, kemarin.

Jaksa yang masuk dalam keanggotaan tim penyelamatan aset pemkab menyebut, sebelumnya sudah melakukan upaya negosiasi dengan pihak penghuni ruko. Namun belum ada titik temu. ”Upaya mediasi sudah dilakukan beberapa kali tapi selalu deadlock,” bebernya.

Misal setelah menerima surat pemberitahuan, pihak penghuni ruko tetap bersisikukuh tak menerima sejumlah opsi yang ditawarkan pemkab, ditegaskan Mujib, pihaknya sudah punya skenario untuk melangkah lebih lanjut. ”Surat pemberitahuan, terus somasi dan selanjutnya langkah-langkah pengamanan aset, lanjut sidang pengadilan, kurang lebihnya seperti itu,” singkatnya. (*)

(jo/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia