Senin, 26 Aug 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Tidak Miliki Konsep yang Jelas, Survei PBB Rp 4,5 Miliar Dipertanyakan

11 April 2019, 10: 46: 58 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah tiba di balai desa.

Ilustrasi; SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah tiba di balai desa. (Mardiansyah Triraharjo/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Masih berlangsungnya proses lelang  proyek jasa konsultasi pendataan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kembali menjadi sorotan tajam pemerhati kebijakan publik. Disarankan, daripada muncul persoalan hukum, lebih baik proyek yang dianggarkan APBD 2019 sebesar Rp 4,5 miliar itu dibatalkan, karena tidak memiliki konsep yang jelas.

”Kalau saya berharap anggaran program tersebut tidak dilaksanakan,” ujar Ahmad Sholikin Ruslie, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum Undar Jombang, kemarin.

Sholikin menyebut,  anggaran survei Rp 4,5 miliar terlalu besar, namun  manfaatnya terlalu kecil. Terlebih lagi, apabila kevalidannya juga diragukan. ”Kalau tak valid, pasti itu juga tidak bermanfaat bagi masyarakat, justru malah merugikan masyarakat,” bebernya.

Menurutnya,  ada satu hal yang perlu dilakukan adalah sinkroniasi dengan BPN, BPS, pemerintah desa dan kecamatan yang menegtahui lapangan sebenarnya. ”Obyek BPHTB harus menggunakan data PBB hasil survei tersebut. Sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,” ungkapnya. Sebab apabila sinkron, lanjut Sholikin, maka tidak akan merugikan masyarakat. Selama ini proses peralihan hak juga tidak menggunakan acuan PBB, sehingga survei juga percuma.

Dihubungi terpisah, Nurrohman aktivis LSM Pos Paham mengingatkan Bapenda agar meninjau ulang proyek konsultan survei data PBB. ’’Apanya yang mau disurvei? Konsepnya saja tidak jelas kok mau lakukan survei. Ini modus untuk menggarong uang APBD 2019,’’ ujar Nurrohman kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Dia mempertanyakan klaim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang, dana Rp 4,5 miliar itu untuk survei 72 ribu objek pajak. ’’Ini yang patut diragukan. Karena dari angka 72 ribu objek pajak yang akan disurvei itu, 60 ribu diyakini objek pajaknya tak ada perubahan, dan tak perlu disurvei. Artinya survei itu hanya akan menyasar 12 ribuan objek pajak. Apa pantas uang Rp 4,5 miliar untuk survei 12 ribu objek pajak,’’ ujar Nurrohman panjang lebar.

Sehingga, ujarnya, sebelum menetapkan angka 72 ribu, mestinya Bapenda telah memiliki data awal, yang diperoleh survei  rutin harian, mingguan atau bulanan yang melibatkan pihak pemerintah desa. ’’Nah, setelah itu baru dilakukan survei skala besar untuk memastikan data secara valid,’’ ujarnya.

Menurutnya, dia menyarankan pembatalan proyek survei Rp 4,5 miliar semata-mata ingin menyelamatkan panitia lelang dan panitia pengadaan barang/jasa Bapenda dari jerat hukum. ’’Saya sarankan PPK (pejabat pembuat komitmen, Red) dan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan, Red) di Bapenda mundur saja. Jangan mau diplokoto menangani proyek yang nggak jelas ini. Apalagi nilainya sampai Rp 4,5 miliar. Sistem lelang juga kami persoalkan nanti,’’ urainya lagi.  

Dihubungi terpisah, kepala Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkab Jombang Supradigdo menyebut, proyek jasa konsultasi  pendataan pajak bumi bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) masih dilakukan tender ulang. ”Kalau sampai ada retender, memang waktunya cukup mepet,” terang  Supradigdo kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Menurutnya, dalam lelang ulang ini, prosesnya dimulai dari awal lagi. ”Kalau retender, berarti mulai dari nol lagi. Harus mengajukan penawaran lagi,” bebernya.

Sebenarnya lanjut Digdo, pada tahap pertama  lelang atau tahap prakualifikasi, sudah ada dua peserta yang lolos kualifikasi. Namun karena kurang satu, sehingga harus di-retender. ”Daftar pendek sesuai aturan yang kita pilih minimal tiga yang dievaluasi tim pokja. Bisa lima, namun kemarin kita mencari tiga daftar pendek saja tidak terpenuhi, hanya dua yang lolos, sehingga di-retender, mulai dari nol lagi,” bebernya.

Menurutnya, dua peserta yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos prakualifikasi, prosesnya tetap mengulang dari nol. ”Dua yang dokumennya lolos, harus mengikuti lagi prosesnya dari awal. Artinya mengajukan penawaran lagi, mulai dari nol. Kita mencari dan mengevaluasi lagi untuk mencari tiga daftar pendek,” tegasnya.

Meski begitu, dari hasil pembahasan tim Pokja dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), waktunya masih mencukupi. ”Kemarin laporan dari teman-teman,  setelah dihitung-hitung bersama dengan PPK dari Bependa masih memenuhi target sampai Desember, sesuai dengan rencana masa kontrak,” imbuhnya.

Terkait anggota Pokja, Digdo menyebut anggotanya berdasarkan SK bupati. ”Anggota pokja dinaungi SK bupati. Ada 20 orang anggota Pokja. Dari internal ULP juga dari SKPD lain, misal dari RSUD ada, dari Perkim juga masih ada,” bebernya.

Ditanya keanggotaan pokja yang membidangi lelang proyek jasa konsultasi PBB-P2 Bapenda, dirinya menyebut terdiri dari tujuh orang. ”Karena anggarannya cukup besar, anggota pokja kita tunjuk sebanyak tujuh orang,” bebernya.

Apakah dalam proses verifikasi, tim Pokja juga mendalami terkait teknis pelaksanaan di lapangan, hal itu di luar kewenangan. ”Jadi ULP hanya tahu non-teknis.  Kita hanya melakukan pemilihan penyedia, bahkan terkait syarat-syarat apapun, kita ikut kerangka acuan kerja PPK. Kalau terkait teknis, malah tim pokja tidak tahu menahu,” singkatnya.

Sementara itu hasil investigasi Jawa Pos Radar Jombang, survei pendataan  PBB 2018 yang dilakukan Bapenda Jombang melalui rekanan, data yang dimiliki desa tetap jadi patokan. Salah satunya di Desa Pulolor, Kecamatan Jombang. Dari dua perumahan yang dilakukan survei, pihak rekanan minta data dari desa.

Sugeng Budiono, Kades Pulolor, mengakui, pada 2018 lalu, Desa Pulolor termasuk di antara perumahan yang di survei. ’’Memang benar tahun lalu ada di Pulolor. Ada dua perumahan di Pulokulon, Green Natura dan Kitanara,’’ sebut Sugeng kemarin (9/4).

Pihak rekanan tak melakukan pendataan dari nol, sebab kata Sugeng, tetap mendapat data dari desa. ’’Jadi data yang di perumahan dimintakan ke pengembang. Seperti perumahan dekat sekolah, yang masih warga Pulo itu kita serahkan datanya, juga dari pengembang,’’ imbuh dia.

Selain itu, Sugeng mengaku pihaknya juga dibuat bingung dengan target PBB dari Bapenda. Sebab harus lunas dan tak ada tunggakan. ’’Sedangkan upah petugas penarik itu kecil, hanya Rp 1.000. Bahkan yang di Puloasri itu kita serahkan ke salah satu warga, kita beri Rp 100 ribu. Supaya bisa lunas semua. Untuk yang lain tidak ada, jelas kita yang nggak mampu. Pokoknya bagaimana caranya bisa lunas semua,’’ tutur dia.

Sugeng sementara ini tak sebegitu mengetahui rencana survei pendataan yang akan dilanjutkan tahun ini di wilayah Jombang kota dan Kecamatan Diwek. Hingga awal Maret belum ada informasi ataupun rapat lebih lanjut yang diterima.

Meski begitu, dia menilai akan butuh biaya besar seandainya survei itu dilakukan  rekanan. ’’Sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Kalau benar di data satu per satu jelas biayanya besar itu,’’ pungkas Sugeng. 

Sebelumnya, Kepala Bapenda Ilham Hero Koentjoro menyatakan, proses lelang proyek survei 2019  Bapenda sebesar Rp 4,5 miliar terus berjalan. ”Jadi memang saat ini sudah masuk dalam tahap lelang,” ujar Ilham (2/4).

Dikatakan,  untuk teknisnya, , survei ini akan dilakukan secara langsung ke objek pajak di dua kecamatan yakni Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwek. Ia mengakui, dalam pendataan yang menelan anggaran besar  itu bakal menyasar sekitar 72.000 objek pajak.

”Jadi sekitar 72 ribu objek pajak tersebut akan dilakukan survei secara langsung,” katanya. Harapannya, survei tersebut nantinya akan berdampak pada kenaikan PAD dari PBB. Karena pastinya banyak perubahan. Semisal, yang dulunya tanah sekarang ada bangunan dan yang dulu rumahnya sederhana sekarang ditingkat.

Dengan begitu, dirinya meyakini setelah dilakukan survei, kenaikan PAD dari PBB tersebut nantinya bisa bertambah Rp 7 miliar. ”Jadi memang kami menargetkan nantinya kenaikannya bisa mencapai Rp 7 miliar pada PAD PBB tersebut,” katanya.

Dirinya juga berharap, memang untuk proses lelang juga bisa segera selesai. Karena setelah porses survei ini membutuhkan waktu kurang lebih tujuh bulan, lantaran obyek pajak yang akan disurvei cukup banyak. ”Rencananya pada bulan Mei survei harus bisa dilakukan. Setelah kontrak ditandatangani langsung melakukan survei,” pungkasnya. (*)

(jo/naz/yan/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia