Minggu, 19 May 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemkab Jombang Siap Hadapi Gugatan di PTUN Terkait Rekrutmen CPNS

11 April 2019, 09: 45: 05 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kepala BKDPP Kabupaten Jombang Senen.

Kepala BKDPP Kabupaten Jombang Senen. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Pemkab Jombang tak menampik jika ada sejumlah peserta yang akan menggugat pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap melakukan kesalahan administrasi dalam proses rekrutmen CPNS. Pihaknya mengaku tak masalah dan menghargai langkah tersebut. 

”Jadi itu (gugatan) tidak masalah. Karena pada prinsipnya apa yang kita putuskan dalam persyaratan administrasi mereka tidak sesuai dengan apa yang kita syaratkan,’’ ujar Senen, Kepala BKDPP kepada sejumlah wartawan ditemui kemarin (10/4). 

Ditanya kaitannya tugas tim panitia seleksi daerah yang dianggap tidak sinkron dengan tim panselnas, Senen menampik hal tersebut. Dia menyebut, tim panselda dengan panselnas tugasnya sama yakni menyeleksi berkas administrasi peserta sesuai persyaratan. ”Jadi begini, ada penselnas dan panselda. Itu tugasnya sama tidak ada perbedaan,’’ tandasnya. 

Pihaknya mengaku siap-siap saja dengan gugatan tersebut, karena dia yakin apa yang sudah menjadi keputusan Pemkab melalui surat keputusan dari BKN tertanggal 27 Maret tersebut sudah benar. ”Ya kalaupun iya. Kami siap. Karena persyaratan administrasi mereka tidak sesuai yang kami syaratkan,’’ pungkasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus delapan peserta yang lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi Pemkab Jombang yang gagal mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) bakal berbuntut panjang. Pemkab Jombang bakal digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap melakukan kesalahan administrasi dalam proses rekrutmen CPNS.

Laporan ke PTUN dilakukan karena delapan CPNS sudah mengikuti proses rekrutmen sejak awal, mulai pendaftaran, verifikasi berkas pendaftaran, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, hingga hasilnya diumumkan. ’’Kami akan daftar gugatan ke PTUN, objek gugatannya adalah pengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 yang dikeluarkan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah,” ujar Muhammad Rofik, orang tua salah satu dari delapan CPNS yang gagal mendapatkan NIP.

Warga Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung ini mengatakan, saat rekrutmen CPNS dibuka, putrinya melamar di formasi jabatan Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan Diploma IV. ’’Waktu mendaftar, berkas diterima panitia. Artinya kan tidak ada masalah,” katanya. Ijazah yang digunakan saat mendaftar, dengan ijazah yang dikirim ke BKN untuk usulan NIP, kata Rofik sama. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia