Minggu, 19 May 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Langkah CPNS Gagal Pemberkasan NIP Gugat Pemkab ke PTUN Dinilai Tepat

11 April 2019, 09: 41: 50 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; Pelaksanaan tes CPNS jalur umum di Simpang Lima Gumul Kediri beberapa waktu lalu.

Ilustrasi; Pelaksanaan tes CPNS jalur umum di Simpang Lima Gumul Kediri beberapa waktu lalu. (Mardiansyah Triraharjo/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Nasib delapan peserta tes CPNS yang lulus namun gagal diangkat mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) lantaran terkendala pemberkasan terus menuai sorotan. Selain menyoroti kinerja panitia seleksi Pusat dan lokal (Pemkab Jombang),  publik mendorong agar persoalan ini diusut serius.

”Saya kira, persoalan ini sangat serius, karenanya harus diusut tuntas. Siapa yang paling bertanggungjawab atas kelalaian tersebut, terlebih jika ternyata ada indikasi ada unsur kesengajaan, maka harus ada sanksi,” terang Suparmin, aktivis pegiat lembaga advokasi dan perlindungan konsumen, Jombang.

Bukannya tanpa alasan, akibat kelalaian yang diduga dilakukan pansel. lanjut Suparmin, secara otomatis merugikan peserta, padahal mereka sudah melewati serangkaian tes dan verfikasi berkas pendaftaran. ”Kalau melihat rangkaian proses yang harus dilalui peserta tes CPNS, maka panitia yang paling bersalah,’’ imbuhnya.

Sehingga akibat kelalaian panitia, baik pemerintah maupun peserta sangat dirugikan. Misalnya, penyelenggaraan tes CPNS pasti menghabiskan anggaran tidak sedikit. Jika ternyata hasilnya muncul masalah seperti ini, patut disayangkan sekali. ”Delapan kursi CPNS ini kan memang tenaga yang dibutuhkan daerah saat ini, baik itu tenaga pendidikan, kesehatan. Kalau kemudian akhirnya gagal pemberkasan, otomatis kosong, maka imbasnya juga ke pelayanan,” imbuhnya.

Lebih dari itu, munculnya persoalan ini, sekaligus menunjukkan masih lemahnya kualitas SDM di pasel lokal Pemkab Jombang, di samping wibawa pemerintah juga ikut tercoreng. ”Secara otomatis, wibawa Pemkab juga ikut tercoreng,” tegasnya.

Disinggung alasan BKD pendidikan dan pelatihan (BKDPP) Jombang yang menyebut letak kesalahan dari faktor teknis pendaftaran dilakukan secara online dan juga peserta yang jumlahnya besar, hal itu sangat tidak masuk akal. ”Ini soal nasib seseorang ya. Sampai delapan perserta lho. Instansi lain tak kalah banyaknya. Mungkin yang formasi di Pemkab Jombang ini yang terbanyak di Indonesia,’’ urainya.

Jadi, menurutnya,  ini ada unsur kelalalaian, apakah itu disengaja atau tidak, itulah yang harus diusut. ’’Minta maaf saja saya kira tidak cukup, harus ada yang bertanggungjawab, ini juga biar menjadi evaluasi serius ke depannya,” bebernya.

Dirinya pun masih ingat, gelombang protes ratusan pelamar yang gagal di tahap administrasi. ”Kalau tidak salah, waktu itu pansel memberikan klarifikasi penolakannya dari sistem. Lantas kenapa delapan CPNS ini dulu berkasnya bisa lolos administrasi, makannya kasus ini harus dibuka dengan terang,” bebernya.

Terkait langkah CPNS yang gagal pemberkasan akan membawa persoalan ke PTUN, dirinya mendukung sekali. ”Saya kira itu langkah yang tepat. Kenapa, biar persoalannya terang,” singkatnya. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia