Senin, 17 Jun 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

8 CPNS Gagal Pemberkasan NIP, Komisi D Nilai BKDPP Jombang Ceroboh

10 April 2019, 13: 03: 41 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ketua Komisi D DPRD Jombang, M Syarif Hidayatulloh

Ketua Komisi D DPRD Jombang, M Syarif Hidayatulloh (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Delapan peserta yang dinyatakan lulus CPNS Pemkab Jombang yang dinyatakan gagal saat pemberkasan dikomentari kalangan anggota DPRD. Pihaknya menyebut BKD Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang ceroboh dalam menyeleksi dokumen/persyaratan pada awal seleksi.  

”Saya menilai Pemkab Jombang sendiri kurang teliti. Kenapa sejak awal berkas mereka tidak dicermati dengan betul,’’ ujar Ketua Komisi D DPRD Jombang, M Syarif Hidayatulloh, kemarin. 

Dari kecerobohan itu, akhirnya menimbulkan masalah yang cukup memilukan. Sebanyak delapan peserta yang dinyatakan lulus CPNS dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat pemberkasan. ”Saya di sini tidak menyalahkan Pemerintah Pusat karena persyaratan dari pemerintah pusat sudah jelas. Namun ini adalah masalah pemkab dengan peserta yang tidak lolos itu. Kenapa sejak awal tidak diamati dengan baik,’’ singgungnya. 

Padahal, kata Gus Sentot sapaan akrab Syarif, jika pemkab benar benar teliti maka tidak akan ada CPNS yang gagal pemberkasan. ”Kan kasihan mereka juga, mereka bekerja keras hingga dinyatakan lolos seleksi SKD waktu di Simpang Lima Gumul (Kediri)  itu, sudah susah payah hingga lolos. Namun tinggal pemberkasan tiba-tiba dinyatakan gagal,’’ beber dia.

Apalagi, kesalahan berkas yang dimaksud cukup fatal. Dia mencontohkan, misalnya formasi  yang diminta adalah S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, sedangkan pada berkas yang dikumpulkan pelamar tersebut adalah sarjana olahraga bukan pendidikan. ”Itu kan beda jauh mas. Yang dibutuhkan pendidikan sedangkan ijazah pelamar adalah bukan pendidikan. Ini kan suatu kecerobohan,’’ papar dia.

Untuk itu, dia minta pemkab tanggungjawab. ”Kami berharap segera ada solusi. Pemkab harus segera melakukan komunikasi dengan BKN dan tentunya dengan CPNS yang dinyatakan gagal tersebut,’’ pungkasnya. 

Terpisah,  Senen, kepala  BKD Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang tak menampik adanya pencoretan delapan CPNS di tahap pemberkasan. ”Yang jelas, yang terkait dengan persyaratan formal, tidak sesuai dengan yang kita butuhkan,” singkat Mantan Camat Mojoagung ini.

Misalkan lanjut Senen, di akreditasi daerah membutuhkan kualifikasi B dari universitas, tapi yang ditunjukkan akreditasi C. ”Otomatis tidak sesuai,” bebernya.

Disinggung alasan berkas pelamar tidak sesuai kualifikasi bisa lolos tahap administrasi, padahal sudah ada kepanitiaan daerah yang melakukan seleksi, Senen menyebut salah satunya sistem. ”Lamaran secara online mas, artinya tidak mengirim berkas. Yang kedua, jumlah pelamar banyak,” singkatnya.

Pihaknya  tidak mau disalahkan terkait pencoretan delapan CPNS Kabupaten Jombang di tahap pemberkasan. ”Yang namanya penerimaan CPNS itu rangkaian. Tidak hanya di tahap pertama saja. Pada saat tahapan berikutnya kan sudah ada ketentuan, artinya dari tahapan lolos administrasi, lolos seleksi dan masih ada tahapan berikutnya terkait pemberkasan, artinya itu satu kesatuan,” bebernya.

Namun, dirinya juga tak memungkiri kemungkinan kesalahan juga ada di panitia. ”Karena itu satu rangkaian, bisa jadi waktu itu kesalahan di panitia, tidak ada kesengajaan. Di provinsi juga ada kasus seperti itu,” bebernya.

Jika dikatakan panitia merugikan pelamar, dirinya tak membenarkan sepenuhnya. ”Kalau mau jujur, harusnya sudah ada ketentuan akreditasi misalnya, tapi pelamar nekat mendaftar dengan akreditasi C, harusnya sejak awal mereka juga sudah tahu, ketentuannya seperti ini, seperti itu,” bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak delapan peserta yang lulus tes  calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkab  Jombang, dinyatakan gagal saat proses pemberkasan. Sehingga, dari 404 CPNS yang lolos seleksi tersisa 396 orang yang akan menerima SK pengangkatan. 

Ini disampaikan Kepala BKD Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang, Senen, (7/4).  ”Jadi memang benar, dari total 404 yang kita usulkan penetapan NIP ke BKN ada delapan yang tidak dapat diproses,’’ ujar dia. (*)

(jo/ang/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia