Minggu, 19 May 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemkab Jombang Dinilai Tak Konsisten Jalankan Perda RTRW

10 April 2019, 12: 20: 25 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; peta wilayah Kabupaten Jombang

Ilustrasi; peta wilayah Kabupaten Jombang (Dok/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Terkait rencana Pemkab Jombang untuk melakukan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang mendapat sorotan dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Selain terkesan lambat, selama ini Pemkab Jombang sendiri tidak konsiten menjalankan perda tersebut.

Hal ini disampaikan Ahmad Sholikin Ruslie, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum Undar Jombang. ”Jadi kalau menurut saya, lebih baik revisi perda RTRW tersebut tidak dilakukan,” ujarnya kepada Jawa Pos radar Jombang, kemarin. 

Sebab Perda RTRW yang lama juga sudah melalui pertimbangan dan berapa aspek juga sangat matang. Jadi apabila sekarang Perda RTRW tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi, bukan dengan cara merivisinya. ”Seharusnya Pemkab Jombang intropeksi   terkait Perda RTRW ini. Selama ini sudah konsisten dilakukan apa belum?” imbuhnya. 

Menurut Solikhin, selama ini ketidaksesuain perda tersebut bukan karena Perda RTRW yang ketinggalan zaman, akan tetapi pemkab sendiri yang tidak konsisten menjalankan perda tersebut. ’’Kita lihat banyak pelanggaran terhadap ketentuan ruang wilayah di Jombang. Namun pemkab diam saja. Jadi untuk apa dilakukan revisi jika revisi tersebut hanya untuk mengakomodir pelanggaran,” katanya. 

Memang diakuinya, revisi Perda tersebut sangat bagus, asalkan  untuk menjawab keadaan ke depan, bukan untuk mengakomodir keadaan yang disebabkan oleh pelanggaran. ”Memang revisi bagus tapi juga harus jelas ke depannya,” ungkapnya. 

Terlebih lagi, selama ini Perda tersebut sudah beberapa kali masuk Prolegda akan tetapi beberapa kali gagal dilanjutkan. Tentu saja, pembahasan juga sudah menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah. ”Ini yang perlu diselidiki, jangan-jangan revisi tersebut bukan disebabkan karena kebutuhan tapi hanya ingin mendapat serapan anggaran,” pungkasnya.

Sebelumnya,  sampai dengan bulan ini, upaya Pemkab Jombang merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berjalan sangat kalem. Usai tahapan uji publik,  rancangan draf akan dikirim ke provinsi guna proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Sehingga regulasi baru tersebut bakal tak kunjung selesai.

’’Setelah uji publik kemarin, ada masukan-masukan, nanti kita rangkum masukan dan yang ada di lapangan. Baru proses validasi dokumen KLHS dari provinsi,’’ terang Kepala  Bappeda Jombang, Eksan Gunajati (5/4). Setelah proses validasi selesai, pihaknya juga harus presentasi di depan tim provinsi. 

’’Mungkin ada revisi-revisi terkait sinkronisasi. Setelah itu baru minta rekomendasi Gubernur Jatim,’’ bebernya. Tidak berhenti di situ, setelah mengantongi rekomendasi gubernur nanti, Pemkab Jombang  melanjutkan ke Kemendagri Jakarta. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia