Senin, 18 Nov 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

8 CPNS Gagal Pemberkasan NIP, Pemkab Jombang Digugat ke PTUN

10 April 2019, 10: 25: 51 WIB | editor : M Nur Kholis

Empat dari delapan CPNS formasi Pemkab Jombang yang gagal mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Empat dari delapan CPNS formasi Pemkab Jombang yang gagal mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). (Mardiansyah Triraharjo/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Kasus delapan peserta yang lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi Pemkab Jombang yang gagal mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) bakal berbuntut panjang. Pemkab Jombang bakal digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap melakukan kesalahan administrasi dalam proses rekrutmen CPNS.

Laporan ke PTUN dilakukan karena delapan CPNS sudah mengikuti proses rekrutmen sejak awal, mulai pendaftaran, verifikasi berkas pendaftaran, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, hingga hasilnya diumumkan. ’’Kami akan daftar gugatan ke PTUN, objek gugatannya adalah pengumuman Nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 yang dikeluarkan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah,” ujar Muhammad Rofik, orang tua salah satu dari delapan CPNS yang gagal mendapatkan NIP.

Warga Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung ini mengatakan, saat rekrutmen CPNS dibuka, putrinya melamar di formasi jabatan Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan Diploma IV. ’’Waktu mendaftar, berkas diterima panitia. Artinya kan tidak ada masalah,” katanya. Ijazah yang digunakan saat mendaftar, dengan ijazah yang dikirim ke BKN untuk usulan NIP, kata Rofik sama.

’’Ini yang membuat kami bingung, waktu mendaftar ijazah D IV diterima panitia. Tapi saat pemberkasan usulan NIP, ijazah ditolak BKN dengan alasan bukan S1. Kalau seperti ini, berarti kualitas sistem rekrutmen CPNS sangat buruk,” lanjutnya. 

Jika memang ijazah yang digunakan saat mendaftar tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, Rofik menilai seharusnya pada saat itu juga putrinya dicoret.

’’Tapi nyatanya ijazah diterima panitia daerah, dan anak saya ikut semua proses tes sampai hasilnya diumumkan. Tapi kenapa saat pemberkasan NIP, ijazah anak saya tidak diterima BKN. Bagaimana bisa panitia daerah dan pusat mengeluarkan kebijakan yang tidak sama,” protes Rofik.

Sebelumnya, Pemkab Jombang melalui Pansel Pengadaan CPNS Daerah mengeluarkan surat pengumuman nomor 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019.

Isinya, Pemkab mengirim usulan penetapan NIP sejumlah 404 CPNS kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat nomor 810/449/415.41/2019 tertanggal 19 Februari 2019. Namun usulan NIP yang bisa diproses hanya untuk 396 orang, sedangkan usulan NIP untuk delapan CPNS lainnya tidak bisa diproses. Selain kualifikasi pendidikan, penyebab lainnya adalah soal akreditasi perguruan tinggi.

Seperti yang dialami Riza Rahmawan, satu dari delapan CPNS lainnya. Riza yang berasal dari Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam ini mengaku melamar CPNS pada formasi jabatan Guru Penjasorkes Ahli Pertama di SMP Satu Atap Wonosalam. Kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S-1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. ’’Saya asli Wonosalam, bisa mengabdi di sekolah dekat rumah tentu sebuah kebanggaan. Ikut CPNS sejak mulai pendaftaran dan tes, ternyata gagal di pemberkasan. Tentu sangat kecewa,” katanya.

Ia sendiri mengaku bingung dengan regulasi rekrutmen CPNS di Pemkab  Jombang, terutama yang menyangkut soal akreditasi perguruan tinggi. “Panitia menyebut akreditasi kampus saya C, sehingga usulan NIP tidak bisa diproses. Ini aneh, sebab dalam Peraturan MenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tidak diatur batas minimal dan akreditasi. Dalam aturan itu hanya tertulis perguruan tinggi harus terakreditasi BAN-PT, itu saja,” ujar Riza.

Masih dalam MenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, lanjut Riza, terdapat pasal yang menyebut instansi memang boleh menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan. Kecuali, persyaratan akreditasi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal sebelumnya. “Panitia di Jombang membuat aturan tambahan yaitu akreditasi B,” imbuhnya. MenPAN-RB menurut Riza memang pernah mengeluarkan surat penjelasan soal aturan akreditasi.

Dalam surat nomor B/480/M.SM.01.00/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 dijelaskan, akreditasi perguruan tinggi yang dimaksud adalah pada saat kelulusan. “Waktu saya lulus, akreditasi memang masih C. Baru menjadi B setelah lulus, tapi di surat MenPAN-RB juga kembali tidak menyebut batas minimal akreditasi. Hanya ditulis kampus harus terakreditasi BAN-PT. Artinya baik akreditasi A, B, atau C, tidak ada masalah untuk mendaftar CPNS,” pungkas alumni STKIP PGRI Jombang ini. (*)

(jo/mar/nk/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia