Senin, 23 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Ribuan Warga Belum Rekam E-KTP, Dispendukcapil Tak Keluarkan Suket

09 April 2019, 10: 38: 36 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Rekam E-KTP yang berlangsung di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Rekam E-KTP yang berlangsung di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (M.Nasikhuddin/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG -  Sembilan hari jelang pelaksanaan Pemilu 17 April, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang menyebut tidak  mengeluarkan surat keterangan (suket). Pasalnya, stok blanko KTP diklaim masih aman.

’’Kita tidak mengeluarkan suket. Sebab stok blanko kita aman. Sampai hari H masih bisa membuka layanan percetakan E-KTP,’’ terang Kepala Dispendukcapil Masduqi Zakaria, kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Setiap hari rata-rata Dispendukcapil  melayani ratusan pemohon mencetak E-KTP. ’’Rata-rata per hari kita bisa mencetak sekitar 400 E-KTP. Kalau digabung dengan pencetakan di kecamatan-kecamatan, jumlahnya lebih dari itu, 800 pun bisa dicetak dalam sehari,’’ bebernya.

Saat ini, Dispendukcapil Jombang sudah memiliki sekitar 36 alat perekaman, ditambah alat yang tersebar di sejumlah kecamatan. ’’Makanya sejauh ini tidak ada masalah terkait perekaman dan proses cetak E-KTP,’’ tegasnya.

Disinggung terkait suket, terhitung sampai dengan awal April 2019, pihaknya sama sekali tidak mengeluarkan suket. ’’Dan memang tidak perlu. Suket diperlukan, manakala pelayanan kita mencetak E-KTP sudah tidak memungkinkan dilakukan, mungkin faktor alat yang kurang atau juga faktor ketersediaan blanko. Kita tidak mengeluarkan suket, sebab blanko kita aman.  Per 1 April kita masih punya stok blanko hampir  tujuh ribu,’’ tegasnya.

Namun, data di Dispendukcapil menyebutkan, masih ada sekitar wajib E-KTP yang belum melakukan perekaman. ’’Data wajib E-KTP sebanyak 1.018.111 orang. Yang sudah perekaman 1.002.447 orang. Yang belum rekam E-KTP 15.664 orang, posisinya tidak jelas,’’ terang Masduqi (1/4).

Meski mengaku intens berkoordinasi dengan KPU Jombang, pihaknya tak bisa memastikan apakah ribuan nama yang belum melakukan perekaman E-KTP tersebut masuk daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak. ’’Masuk DPT atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Kalau belum rekam E-KTP belum tentu warga itu tidak punya KTP. Mungkin juga orangnya sudah melakukan perekaman di kabupaten atau kota lain, tapi misal orangnya datang ke sini bisa ketahuan," imbuhnya.

Saat ini, pihaknya pun aktif melakukan kegiatan jemput bola untuk mengoptimalkan warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. ’’Jumlah 16.554 nama itu, sudah kita sebar ke pemerintah desa untuk dipastikan di lapangan seperti apa,’’ bebernya.

Terpisah, anggota KPU Abdul Wadud Burhan Abadi belum bisa menjawab pasti ribuan nama tersebut masuk DPT (daftar pemilih tetap) atau tidak, meski dirinya intens berkoordinasi dengan Dispendukcapil. ”Jadi pada tahap DPT-HP 2, itu kita dapat surat dari Bawaslu, sebelum itu juga sudah rekom Bawaslu untuk memasukkan pemilih atau warga yang masuk data base masuk ke DPT,” bebernya menjawab belasan nama yang belum perekaman masuk DPT atau tidak.

Sebelumnya setelah Pilkada, pihaknya mendapat kiriman dari KPU RI, data pemilih pemula sekitar 16.800 nama. ”Itu langsung kita masukkan DPS (daftar pemilih sementara), artinya DPT kita mengandung pemilih yang bisa jadi belum punya E-KTP, karenanya saya kira, terkait itu sudah tidak ada masalah,” imbuhnya. 

Disinggung terkait suket, hasil koordinasi dengan Dispendukcapil tidak mengeluarkan. ”Hasil koordinasi dengan Dispendukcapil, blanko E-KTP sudah cukup, jadi misal orang datang perekaman langsung bisa dicetakkan E-KTP, sebab blanko cukup, makanya informasi dispendukcapil tidak perlu menggunakan suket,” ujarnya. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia