Senin, 17 Jun 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Survei Dinilai Hanya Hamburkan APBD, Desa Bakal Enggan Urusi PBB

08 April 2019, 14: 40: 10 WIB | editor : M Nur Kholis

Ilustrasi; SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang sudah turun di Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Ilustrasi; SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang sudah turun di Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. (Mardiansyah Triraharjo/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Banyaknya masalah dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jombang, diakui sejumlah kepala desa. Tak hanya dalam pengolahan data objek pajak, masalah juga terjadi hingga penarikan dana dari wajib pajak. Karena itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang dinilai hanya menghamburkan APBD, jika masih ngotot mengeluarkan dana Rp 4,5 miliar untuk survei data PBB.

Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengatakan, hingga saat ini Pemkab Jombang belum membuat formula sebagai sistem baku penyerapan PBB hingga level akar rumput. ’’Kami cukup kaget mendengar pemda yang mengalokasikan anggaran Rp 4,5 miliar untuk survei data PBB. Apalagi itu dilakukan oleh rekanan. Pasalnya PBB yang terutang saja sampai sekarang belum jelas nasibnya bagaimana,” kata Erwin kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Ia menjelaskan, Kecamatan Jombang adalah salah satu kecamatan dengan nilai pagu PBB yang besarnya mencapai Rp 4 miliar. Dari tahun ke tahun, kata Erwin PBB di kecamatan ini tidak pernah lunas. ’’Hanya pernah sekali lunas, seingat saya tahun 2010. Setelah itu hingga sekarang tidak pernah lunas, hanya 60 persen sampai 70 persen saja dari pagu,” lanjutnya. 

Erwin menyebut, banyak sebab tidak lunasnya PBB di Kecamatan Jombang. “Yang paling utama adalah wajib pajaknya yang tidak mau membayar,” tegasnya.

Karena itu seharusnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih fokus membuat formula agar PBB yang terutang bisa terserap. “Bukan malah membuat survei, karena output dari survei kan peningkatan nilai pajak untuk tahun berikutnya. Jadi tidak masuk akal wong pajak yang lama saja belum terserap 100 persen,” tambahnya.

Pemerintah Desa Kepatihan sendiri pernah membuat kebijakan tidak melayani warga yang belum membayar PBB. Langkah itu dilakukan agar PBB yang terutang bisa masuk ke kas daerah. Namun cara ini ternyata mendapat penolakan keras dari Pemkab Jombang. 

’’Kami dimarahi, intinya tidak boleh membatasi pelayanan masyarakat meskipun mereka belum membayar pajak. Sementara kalau PBB belum terbayar pemkab juga menagih-nagih kami, kan aneh kalau begini,” imbuhnya.

Jika Pemkab tetap ngotot mengeluarkan dana Rp 4,5 miliar dari APBD untuk survei data PBB, Erwin mengaku tidak bisa menghalangi. Namun pihaknya menyebut, bisa saja aparatur pemerintahan desa lepas tangan terkait segala urusan yang berkaitan dengan PBB. ’’Kami bisa kok melepaskan diri dari PBB, intinya kami tidak akan ikut-ikut. Ini kan aneh, saat menarik pajak kami dilibatkan, tetapi saat ada update data PBB diserahkan ke rekanan,” ucapnya.

Sebab menurutnya, banyak masalah yang ada di PBB. ’’Selain data yang tak valid, tidak adanya formula penyerapan pajak, pemberian reward untuk kecamatan yang sudah lunas PBB menurut kami juga kurang fair,” katanya. 

Pagu PBB Kecamatan Jombang yang besarnya mencapai Rp 4 miliar, kata Erwin setara dengan pagu di tiga kecamatan utara Brantas. ’’Ada satu kecamatan yang selalu dapat penghargaan karena PBB lunas sebelum jatuh tempo. Tidak mengejutkan, wong pagu mereka di bawah Rp 1 miliar,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Desa Banjarsari Basyarudin, menyebut survei data PBB sebenarnya selama ini sudah dilakukan aparatur pemerintah desa. Survei itu dilakukan sebagai update data di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), mulai dari luas lahan, luas bangunan, dan fungsi bangunan.

’’Setiap tahun selalu ada revisi SPPT, dari pemecahan hingga penggabungan karena jual beli. Termasuk lahan kosong yang kemudian berdiri bangunan, keterangan di SPPT juga harus diubah,” katanya. 

Karena itu Basyarudin mempertanyakan proyek survei yang akan dilakukan rekanan tersebut. ’’Kan sudah kami lakukan setiap tahun,” imbuhnya. (*)

(jo/mar/nk/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia