Minggu, 19 May 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Tak Kunjung Rampung, Perda RTRW di Jombang Molor Hingga 10 Tahun

07 April 2019, 18: 33: 56 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; peta wilayah Kabupaten Jombang

Ilustrasi; peta wilayah Kabupaten Jombang (Dok/Jawa Pos Radar Jombang)

 JOMBANG - Sampai dengan bulan ini, upaya Pemkab Jombang merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berjalan sangat kalem. Usai tahapan uji publik,  rancangan draft akan dikirim ke provinsi guna proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Sehingga regulasi baru tersebut tak kunjung selesai..

“Setelah uji publik kemarin, ada masukan-masukan, nanti kita rangkum masukan dan yang ada di lapangan. Baru proses validasi dokumen KLHS dari provinsi,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang, Eksan Gunajati. Setelah proses validasi selesai, pihaknya juga harus presentasi di depan tim provinsi. 

“Mungkin ada revisi-revisi terkait sinkronisasi. Setelah itu baru minta rekomendasi Gubernur,” bebernya. Tidak berhenti disitu, setelah mengantongi rekomendasi gubernur nanti, Pemkab Jombang kemudian melanjutkan ke Kemendagri Jakarta. 

“Di Kementerian itu nanti kita juga paparan. Seperti 10 tahun lalu, harus bupati sendiri yang menyampaikan. Kita sudah siapkan bahan,” jelas Eksan. Setelah semua proses tahapan itu selesai, baru akan berlanjut ke legislatif. “Ke dewan ini sebagai tahap finalisasi menjadi Perda,” imbuhnya.

Sebenarnya, lanjut dia, Pemkab Jombang sudah sejak dulu ngebut proses revisi Perda RTRW. Bahkan prosesnya sudah sampai ke Kementerian. Namun karena terbentur ada perubahan kebijakan, terpaksa proses harus balik lagi dari awal. “Karena saat itu ada perubahan aturan dari provinsi dan pusat juga, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan,” tegasnya.

Menurut Eksan, revisi Perda RTRW di Jombang memang menjadi kebutuhan mendesak karena mundur terhitung sangat panjang. “Jadi Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang kita miliki, idealnya setelah 5 tahun bisa dilakukan penyesuaian. Sementara kita sudah hampir 10 tahun, sehingga sudah sangat perlu dilakukan penyesuaian regulasi,” terang pria yang pernah menjabat Kepala BKD Jombang ini. 

Lebih lanjut disampaikan, berlarut-larutnya proses penggodokan revisi Perda RTRW baru, secara otomatis berdampak pada iklim investasi. “Misal ada investor datang, mau investasi di Jombang. Kalau Perda RTRW belum jelas, belum jadi, pasti timbul keraguan investor. Makanya digarap cepat, mudah-mudahan bisa di-dok Perda RTRW baru,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasar data yang dihimpun koran ini menyebut, sejak 2015 lalu, Bappeda sudah digelontor anggaran guna percepatan menggodok Perda RTRW baru. Salah satunya, anggaran sebesar Rp 281 juta untuk jasa konsultasi penyusunan evaluasi RTRW Kabupaten Jombang 2009-2029.

Berlanjut 2016, Bappeda kembali digelontor anggaran sebesar Rp 312,5 juta. Dana tersebut, lagi-lagi untuk jasa konsultasi revisi RTRW Kabupaten Jombang. Belum lagi, anggaran yang keluar untuk kegiatan kunjungan kerja dewan dalam rangka penyusunan RTRW. Sebab, usulan perubahan Perda 21 Tahun 2009 tentang RTRW sudah berulangkali keluar masuk Prolegda (program legislasi daaerah), namun tak kunjung tuntas. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia