Kamis, 19 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Tunggu SK Bupati, 11 Sekolah Dasar Negeri di Jombang Bakal Merger

04 April 2019, 14: 08: 32 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sejumlah siswa SD mengerjakan soal ujian di SDN Jombatan V kemarin.

Sejumlah siswa SD mengerjakan soal ujian di SDN Jombatan V kemarin. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Tahun ini jumlah sekolah dasar negeri yang digabungkan alias dimerger cukup banyak. Data yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, ada 11 lembaga yang dimerger. Saat ini, proses tersebut tengah menunggu SK bupati. 

”Tahun ini ada 11 lembaga yang dimerger menjadi 5 sekolah,” ujar  Rhendra Kusuma Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Dikbud Jombang kemarin (3/4). 

Sekolah tersebut yakni, SDN Losari 1 dan 2 Kecamatan Ploso, SDN Dukuhklopo 1, 2 dan 3 Kecamatan Peterongan, SDN Watudakon 1 dan 2 Kecamatan Kesamben, SDN Karangwinongan 1 dan 2 Kecamatan Mojoagung dan SDN Pojokrejo 1 dan 2 Kecamatan Kesamben. 

Disdikbud melakukan merger sekolah tersebut bukan tanpa alasan. Melainkan dari usulan sekolah itu sendiri. ”Jadi yang mengusulkan pertama adalah dari sekolah lalu dibawa ke dinas untuk dilakukan verifikasi,” sambungnya. 

Dijelaskan, ada beberapa kriteria sekolah bisa dimerger diataranya sekolah tersebut berada dalam satu halaman. Misalnya SD A dan SD B memiliki satu halaman sekolah. Kedua, merger dilakukan untuk menghindari persaingan tidak sehat terutama saat penerimaan peserta didik baru. Ketiga karena minimnya siswa yang mendaftar di sekolah, sehingga harus dilakukan merger agar lebih efisien. ”Jadi kriteria itu kita lakukan verifikasi, kalau sesuai maka akan kita proses,” beber dia. 

Proses merger tersebut diharapkan terealisasi pada Juni - Juli atau saat penerimaan siswa baru. ”Sekarang masih menunggu SK bupati. Insyaallah harapan kami direalisasikan tahun ajaran ini,” tegasnya. 

Rhendra menambahkan, meski dilakukan merger namun pihaknya tetap memperhatikan nasib pendidik dan semua unsur yang ada di sekolah tersebut. Mulai  kepala sekolah, guru PNS maupun honorer dan unsur lainnya. ”Nanti untuk kepegawaiannya akan diatur bidang kepegawaian dinas pendidikan. Misalnya kepala sekolah akan ditugaskan ke sekolah yang belum memiliki kepala sekolah. Begitu juga guru PNS maupun honorernya,” tandasnya. 

Dia menguraikan, merger ini tidak menimbulkan dampak negatif. Justru dengan merger penataan sekolah akan menjadi lebih efisien. Dari merger itu diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Jombang lebih meningkat. ”Yang jelas pengelolaan lebih bagus dan efisien, sehingga investasi dari dinas lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia