Senin, 26 Aug 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kalangan DPRD Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara Pemkab Terkait PBB

30 Maret 2019, 17: 33: 05 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Rohmad Abidin, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang

Rohmad Abidin, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Keluhan masyarakat terkait kebijakan Pemkab Jombang menaikan besaran pajak bumi bangunan (PBB) 2019 juga mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD. Rohmad Abidin, ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang mengakui memang sudah mendengar keluhan masyarakat terkait keluhan kenaikan pajak tersebut.

”Memang kami juga sudah mendengar keluhan masyarakat terkait kenaikan PBB yang cukup tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. Menurutnya selama ini, Pemkab Jombang tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat adanya kenaikan pajak tersebut. Sehingga membuat warga juga menjadi kebingungan.

Bahkan, lanjut politisi PKS ini, Pemkab Jombang juga tidak pernah memberitahu DPRD terkait kenaikan PBB tersebut. Sehingga, diakuinya dirinya juga tidak mengetahui pasti kebijakan Pemkab tersebut. ”Ini saya tahunya ada keluhan dari masyarakat PBB naik cukup drastis, bahkan  lebih dari 100 persen,” katanya.

Dirinya juga mempertanyakan, apabila memang ada kenaikan pajak, apakah pihak terkait sudah melakukan survei bangunan sehingga datanya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pihaknya juga berencana akan memanggil dinas terkait untuk melakukan klarifikasi itu semua. ”Rencana secepatnya kami akan melakukan pemanggilan ke Bapenda terkait kenaikan pajak ini,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya juga berharap Pemkab Jombang  lebih pro-aktif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila membuat kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Dikatakan, pasti banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kenaikan pajak tersebut sebelum mereka mendapat SPPT.

“Saya yakin masih banyak yang tidak tahu terkait kenaikan pajak tersebut. Pasti mereka juga kaget setelah membayar dengan kenaikan hingga lebih dari 100 persen lebih,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia