Selasa, 17 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Perizinan Masih Amburadul, Pemkab Jombang Dinilai Harus Introspeksi

26 Maret 2019, 18: 57: 43 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Tower di Desa Tugusumberejo, Kecamatan Peterongan.

Tower di Desa Tugusumberejo, Kecamatan Peterongan. (Nasikhuddin/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Munculnya pembangunan tower seluler ilegal di Kabupaten Jombang, kembali dikomentari pemerhati publik. Aan Anshori, Ketua Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) meminta Pemkab Jombang harus proses perizinan.

“Yang sekarang saja ada delapan tower ilegal sudah berdiri tegak, namun belum miliki izin. Jangan-jangan seluruh tower seluler di Jombang nggak ada izinnya. Tolong ini diklarifikasi, dibeber semuanya,” ujarnya Aan kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Dikatakan, maraknya bangunan pabrik dan tower seluler berdiri menunjukkan Pemkab Jombang menunjukkan kalau masalah perizinan masih jadi hal yang belum ditangani serius. “Saya melihatnya seperti itu. Sebenarnya ini kan contoh kecil saja, banyak masalah perizinan lainnya yang sampai sekarang penangananya tidak serius, masih banyak celah di sana," terangnya.

Untuk itu, Aan meminta Pemkab Jombang melakukan instrospeksi serius atas persoalan perizinan ini. “Ini saatnya Bupati Mundjidah dan Wabup Sumrambah melakukan introspeksi dan evaluasi total. Kasus-kasus yang muncul belakangan ini kan sangat memalukan,” urainya lagi.

Termasuk dalam pengawasan dan penindakan, Aan juga meminta Pemkab melakukan evaluasi total. “Kita pakai logika sederhana saja, mereka kan sudah membangun, padahal tak memiliki izin. Kenapa dibiarkan, tidak ditindak, baru ada segel setelah muncul pemberitaan, itupun kelihatannya tak serius,” terangnya.

Ia menduga, penyegelan itu hanya ajang mengulur waktu saja hingga saatnya nanti segel akan kembali dibuka ketika izin dikatakan sudah lengkap. “Itu sudah jelas, Kalau mau tegas, sejak awal karena sudah tidak berizin bongkar saja. Kenapa disegel yang tujuannya tidak jelas. Saya berani taruhan nantinya segel akan dilepas lagi,” imbuhnya.

Terlebih, hingga saat ini, penegakan hukum terkait masalah perizinan di Jombang sendiri disebutnya belum pernah menunjukkan hasil yang maju. Kasus pelanggaran izin hingga saat ini ta pernah masuk ke ranah hukum yang serius.

“Kita bisa hitung, masalah tower kan sebenarnya hampir setiap tahun ada, sampai sekarang adakah yang masuk ke pengadilan dan oknum dihukum atau tower dibongkar? Tidak ada sama sekali. Sama juga, minimarket bodong yang banyak itu apa juga ada yang ditindak? nol besar," tegas aktivis Gusdurians ini.

Karenanya, jika mau, temuan tower bodong ini menurutnya bisa jadi salah satu pintu masuk bagi pemkab maupun penegak hukum untuk mau menelisik lebih dalam perihal proses perizinan di Jombang. Terlebih dari informasi yang ia dapat, banyak oknum pegawai Pemkab Jombang yang menjadi beking bangunan ilegal. “Misalnya lagi, minimarket itu perizinan sangat basah. Uang besar, saya tentu sangat yakin ada banyak pihak yang bermain di sana,” tambah Aan. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia