Selasa, 17 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Tak Masuk Program Legislasi, Hari Jadi Pemkab Jombang Kembali Buram

25 Maret 2019, 09: 02: 53 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; Ringin Contong, salah satu landmark yang dimiliki Kabupaten Jombang.

Ilustrasi; Ringin Contong, salah satu landmark yang dimiliki Kabupaten Jombang. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Hari jadi Pemkab Jombang hingga kini masih buram. Meski sudah tiga periode berlalu sejak kepemimpinan Bupati Suyanto 2003-2013 silam, sampai saat ini penentuan hari jadi belum berhasil. Padahal, kalangan DPRD sempat mengusulkan Perda Hari Jadi Kabupaten Jombang dalam program legislasi daerah (prolegda) namun ditolak pemkab. 

Kepada Jawa Pos Radar Jombang, Ketua DPRD Jombang Joko Triono menyampaikan jika pihaknya sudah mengusulkan raperda hari jadi Pemkab Jombang ke bupati/wakil bupati awal tahun lalu. Namun, usulan tersebut ditolak lantaran pemkab fokus menggarap Hari Gus Dur.

”Jadi kemarin sudah saya ajukan ternyata yang diprioritaskan bukan hari jadi melainkan Hari Gus Dur. Sehingga saya mengalah karena ini kan kebijakannya beliau,” ujar JT, sapaan akrab Joko Triono kemarin (24/3). 

Menurut politisi senior PDIP ini, status Jombang tanpa hari jadi seperti Jombang tanpa jati diri. Untuk sebuah ukuran kabupaten yang ditinggali 1,3 juta penduduk ini tentu perlu hari jadi. Apalagi, setiap tahun masyarakat menantikan sebuah perayaan khas Jombang. ”Di sisi lain, teman-teman kepolisian dan kodim ini kan juga ada anggaran untuk pengamanan hari jadi. Namun karena tidak ada hari jadi sehingga anggaran tersebut tidak bisa terserap,” beber dia.   

Padahal, lanjut JT, untuk menentukan hari jadi Pemkab Jombang cukup gampang. Pemkab tinggal menentukan dalam perbup/perda. Sebab, acuan menentukan hari jadi tersebut sudah diatur dalam pergub dan undang undang, dimana pemerintahan setiap daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang. ”Tinggal nanti kita menentukan berdasarkan hari pertama pemerintahan Kabupaten Jombang, yakni melalui pemerintahan R.A.A Kanjeng Sepuh Soeroadiningrat, pada 1910 silam,” papar dia.

JT mengakui jika dia bukan penentu kebijakan, posisinya di DPRD hanya memberikan saran dan masukan kepada Pemkab Jombang. ”Kemarin saya hanya merekomendasikan agar segera disusun, bahkan kalau disusun dalam bentuk perbup saja sudah bisa. Tidak harus menyusun perda, namun ternyata perbup itu ditunda lagi dan mengutamakan Hari Gus Dur,” katanya. 

Disamping itu, JT mengakui jika dirinya ingin meneruskan pembahasan hari jadi yang sempat terkatung-katung sejak delapan tahun lalu. Diketahui, awal kali pertama penentuan hari jadi sempat dibahas pada masa kepemimpinan Bupati Suyanto 2003 silam, dan penelitian dilakukan 2004 dengan mengundang ahli sejarah, budayawan juga arkeolog.

”Tetapi itu masih pada tahap pengumpulan data dan itu masih mentah, karena dari beberapa tokoh itu tidak bisa match satu sama lain. Justru mereka memiliki pandangan yang berbeda beda,” beber dia. 

Untuk itu JT berpesan, kepada pemerintahan yang baru ini segera menyusun hari jadi Pemkab Jombang. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim ada beberapa daerah yang belum memikiki hari jadi termasuk Jombang. ”Pesan saya, penentuan hari jadi peting karena itu menyangkut pada kelahiran dan identitas kita, status kabupaten kita. Dan ini harus segera dibahas,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia