Kamis, 19 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Baru Tiga Proyek Pemkab Jombang dari APBD 2019 Selesai Tender

24 Maret 2019, 16: 24: 25 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa

Ilustrasi; Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa (Google Image)

Share this      

JOMBANG – Memasuki minggu ketiga Maret, pengajuan paket lelang proyek APBD 2019 Kabuaten Jombang masih sepi. Data di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Jombang tercatat hanya tiga proyek yang sudah selesai tender, beberapa proyek lainnya masih dalam proses lelang.

”Hitungannya memang masih minim. Kalau dirata-rata per tahun kita melelangkan antara 180 - 200 paket, berarti rasionya belum ada 5 persen,” terang Kepala ULP Jombang Supradigdo, kepada Jawa Pos Radar Jombang (22/3) kemarin.

Lebih lanjut Digdo merinci sejumlah proyek yang sudah selesai tender diantaranya, proyek pengadaan aspal milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang senilai Rp 1,6 miliar,  dan dua proyek milik RSUD Jombang, yakni pengawasan pembangunan Gedung Mawar Kemuning RSUD Jombang senilai Rp 284,6 juta dan pembangunan gedung rawat Inap paviliun Mawar dan Kemuning RSUD Jombang senilai Rp 14 miliar yang sudah masuk tahap penandatanganan kontrak.

Selain itu, tiga proyek masing-masing, jasa konsultasi pendataan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan zona nilai tanah (ZNT) senilai Rp 4,5 miliar milik Badan Pendapatan Daerah, belanja cetak formulir kependudukan dan pencatatan sipil senilai Rp 1 miliar dan belanja cetak blanko KK (kartu keluarga), map, amplop dan blanko KIA ketiganya masih dalam tahap pengumuman pascakualifikasi. ”Sudah berjalan prosesnya,” bebernya.

Di luar itu, beberapa dokumen permohonan lainnya sudah masuk, diantaranya, empat paket konstruksi milik Dinas Kesehatan, masing-masing rehabilitasi Puskesmas Mojowarno, Kesamben, Jogoloyo dan Mayangan masih dalam tahap pengkajian. Termasuk lelang pengadaan beras milik Dinas Sosial dan satu paket pengadaan kain seragam. ”Berkasnya baru kita terima, masih dalam kita kaji,” bebernya.

Ditanya terkait masih sepinya dokumen pengajuan paket lelang yang masuk ke ULP, disebutnya sudah menjadi tradisi. ”Saya kira itu sudah menjadi tradisi dari dulu, biasanya, SKPD masih menuntaskan perencanaan melalui penunjukan konsultan untuk membuat perencanaan. Biasanya dikerjakan antara Februari, Maret, April. Mugkin April selesai, mereka siap melelang fisiknya, yang kita lihat di lapangan seperti itu,” bebernya.

Disinggung langkah ULP untuk mendorong SKPD terkait, hal itu sudah dilakukan. ”Setiap ada kesempatan, kalau ketemu selalu saya tanya, saya dorong agar berkasnya segera dimasukkan, termasuk via telepon,” tegasnya. 

Sebab, dalam melaksanaan tender, setidaknya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. ”Berkas masuk lelang, masuk dalam posisi lengkap, paling cepat waktunya satu bulan, kalau normal tidak ada  retender, 30 hari mestinya selesai,” ujar Didgo. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia