Rabu, 18 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dipastikan Tak Bisa Nyoblos Penuh, KPU Jombang Laporkan Rekap A5

22 Maret 2019, 09: 40: 45 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Anggota KPU Burhan Abadi

Anggota KPU Burhan Abadi (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Mulai kemarin (21/3) KPU Jombang melaporkan sebanyak 1.584 pemilih pindahan ke KPU RI. Itu dilakukan agar mereka segera mendapat jatah logistik surat suara untuk coblosan yang akan digelar beberapa minggu lagi. Hanya saja, dalam coblosan nanti mereka dipastikan tidak akan bisa menggunakan hak pilih secara penuh.

Anggota KPU Burhan Abadi menjelaskan, kemarin pihaknya menghadiri rapat pleno penetapan pemilih pindahan di Surabaya, Jatim. Tujuannya, untuk menetapkan berapa pemilih di Jatim yang terdapat pindah nyoblos. Selain itu, pihaknya juga melaporkan hasil pendataan di Jombang.

”Jadi hari ini (kemarin) kita ke Surabaya untuk pleno rekapitulasi pemilih pindahan di tingkat Provinsi Jatim, sekaligus hasilnya nanti dilaporkan ke KPU RI,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (21/3).

Dari pelaporan itu kemudian KPU RI akan menyusun pemilih pindahan dalam formulir A4. Formulir tersebut berisi penjelasan tentang berapa jumlah surat suara yang dapat digunakan pemilih pindahan yang bersangkutan. ”Jadi jumlah suara yang didapat tergantung dari daerah asal dia,’’ tambahnya.

Sebagai gambaran, pemilih pindahan di kabupaten/kota yang sama kemungkinan akan minus satu surat suara yakni DPRD setempat. ”Namun nanti tergantung ketersedian surat suara di TPS tersebut. misalnya, ada pemilih asal Kecamatan Peterongan akan pindah ke Sumobito yang berbeda dapil. Tentu akan kehilangan satu suara mereka,’’ tambahnya.

”Namun jika dari Peterongan pindah ke Kecamatan Jombang mungkin bisa menggunakan hak suara secara penuh dengan melihat ketersediaan logistik di TPS itu,’’ sambungnya. 

Berbeda lagi jika pindahan dari luar kabupaten beda dapil tapi masih dalam satu provinsi, maka akan mendapat dua surat suara yakni surat suara presiden/wakil presiden dan DPD. ”Kalau luar kabupaten misalnya dari Kediri ke Jombang akan dapat dua saja. Yakni surat suara presiden dan DPD saja,’’ tambahnya.

Bahkan, potensi hanya mendapatkan satu surat suara bisa terjadi bila asal pemilih tersebut dari luar provinsi. Sebagai gambaran, jika asal Kalimantan tentu akan mendapat satu suara saja yakni pilpres. ”Karena Jombang kan termasuk dapil Jatim otomatis bila dari luar Provinsi Jatim akan dapat satu surat suara saja,’’ papar dia.

Untuk kebutuhan surat suara pemilih pindahan, Burhan mengaku itu wewenang penuh KPU RI. Saat ini KPU kabupaten hanya diminta mendata saja. ”Nanti wewenang KPU RI. Mereka yang menyediakan lalu akan kami fasilitasi,’’ pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia