Selasa, 17 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Jumlah Warga Kabupaten Jombang yang Pindah Nyoblos Tembus 1.584 Orang

21 Maret 2019, 15: 31: 09 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; warga menggunakan hak suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun lalu.

Ilustrasi; warga menggunakan hak suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun lalu. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Jumlah pemilih Kabupaten Jombang yang mencoblos di luar daerah ternyata lebih banyak daripada warga yang masuk. Data KPU Jombang menunjukkan, warga Jombang yang mencoblos di luar daerah sebanyak 2.066 pemilih. Sedangkan, warga luar daerah yang masuk ke Jombang sebanyak 1.584 pemilih.

Anggota KPU Burhan Abadi menjelaskan, dari hasil pendataan yang dilakukan KPU selama sebulan terakhir, tercatat pemilih pindahan mencapai ribuan orang. KPU membagi dalam empat kategori, yakni DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal sebanyak 268, DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.316 orang, DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal sebanyak 599 orang dan DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.467 pemilih. 

”Jadi memang benar, sesuai SE 421 kita melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih tambahan atau pindah pilih,” ujar dia kemarin. Dia mengakui, jumlah pemilih yang keluar lebih lebih banyak daripada yang masuk. Beberapa faktor diantaranya, karena pekerjaan, pendidikan dan urusan lainnya. ”Mereka rata-rata kebanyakan adalah pendidikan, bahkan sebagian besar yang masuk adalah santri,” jelas dia. 

Hanya saja, KPU belum mendata berapa jumlah pemilih yang kategori santri. KPU selama ini hanya mendata secara umum. ”Jumlah paling banyak memang dari santri. Kemarin bahkan kami sampai kuwalahan saat mereka datang ke sini untuk mengurus form A5 (pindah nyoblos),” jelas Burhan. 

Sesuai SE 421, KPU diinstruksikan membuka pelayanan hak pilih hingga Minggu (17/3) pukul 16.00, sehingga bila ada pemilih yang ingin mengurus pindah nyoblos ke KPU setelah hari itu, maka mereka akan tetap dilayani namun KPU tidak bisa menjamin penggunaan hak pilih mereka. ”Karena ini berkaitan dengan logistik, sebab yang menyediakan logistik mulai dari surat suara adalah KPU RI,” tandasnya. 

Pada sisi lain, pihaknya juga sudah mengusulkan empat TPS tambahan untuk melayani warga pindahan ini mencoblos. ”Kemarin sudah kita usulkan ke KPU RI ada empat TPS tambahan, yakni di Desa Tambakrejo dan Lapas,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia