Rabu, 18 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Milik PT KAI, Lahan Utara Pasar Legi Disewa BUMDes Jombang Sampai 2021

21 Maret 2019, 11: 30: 55 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pedagang membersihkan sisa-sisa material dari kios yang terbakar.

Pedagang membersihkan sisa-sisa material dari kios yang terbakar. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendri Wintoko mengakui, 32 kios pedagang yang terbakar berdiri di atas lahan PT KAI. Usai kejadian, pihaknya juga sudah melakukan inventarisir.

“Jadi memang PT KAI punya lahan di pasar itu. Cuma dikelola yang namanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Di situ sewaan selama lima tahun,” kata Ixfan dikonfirmasi kemarin (20/3).

Dari inventarisir itu lanjut dia, lahan milik PT KAI tidak disewa langsung per-orangan, melainkan melalui pihak kedua yakni BUMDes Jombang Maju Sejahtera seluas 5.736 meterpersegi. Dengan peruntukkan tempat untuk usaha atau pasar. Kontraknya, berakhir pada Desember 2021 nanti. 

“Mulainya mungkin sekitar 2017, tapi sebelumnya mereka sudah sewa. Jadi setiap lima tahun sekali itu diperpanjang,” imbuh dia. Lahan seluas itu lanjut Ixfan, terdiri lahan dan bangunan. Namun, dia memastikan area yang terbakar Minggu malam (17/3), tidak sampai ke aset berupa bangunan.

“Ínventarisir kemarin memang ada bangunan, seperti Stasiun Jombang lama dan rumah dinas. Akan tetapi tidak ada yang terbakar, artinya hanya kios di atas lahan PT KAI itu saja,” sambung Ixfan.

Selain melakukan inventarisir, menurut Ixfan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan dengan pihak BUMDes selaku penyewa. Tujuannya, memastikan akan dipergunakan apa lahan tersebut. 

“Jadi PT KAI nanti akan memanggil pengelola BUMDes, karena itu kan ada pertanggungjawaban dengan penyewa berikutnya bagaimana. Sebab mereka banyak yang sewa ke BUMDes dalam hal ini pihak kedua,” urai dia.

Seperti di antaranya kata Ixfanapakah , di atas lahan itu nantinya akan kembali dibangun kios, nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan itu. “Kalau memang dilakukan reaktifasi bangunan, ya perlu konfirmasi ke kita (PT KAI, Red). Supaya bangunan yang berdiri nanti sesuai dengan isi kontrak, jangan sampai ada yang melebar dan tidak sesuai dengan kontrak,” jelas Ixfan.

Termasuk perizinan mendirikan bangunan menurut Ixfan, BUMDes selaku penyewa harus melalui prosedur yang ada. “Pada intinya pertanggungjawaban BUMDes kepada PT KAI, kelanjutannya bagaimana. Apakah melakukan reaktifiasi, artinya bangunan yang itu harus mengetahui PT KAI. Termasuk perizinan untuk IMB harus dilakukan oleh BUMDes, kita nggak mau di tengah jalan kemudian ada teguran dari Pemkab Jombang, karena pada prinsipnya yang melakukan izin bangunan adalah pihak kedua dalam hal ini BUMDes,” pungkas Ixfan. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia