Selasa, 17 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Hukum

Pemkab Dinilai Harus Belajar dari Kasus Bupati Mojokerto Soal Tower

21 Maret 2019, 10: 26: 10 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Tower yang disegel Satpol PP Kabupaten Jombang di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro.

Tower yang disegel Satpol PP Kabupaten Jombang di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro. (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Kasus tower ilegal di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang hendaknya menjadi pelajaran jajaran Pemkab Jombang untuk hati-hati bertindak. Pasalnya, ada sejumlah kepala daerah, bupati dan wali kota yang terseret kasus hukum gara-gara pendirian tower seluler.

“Ingat MKP ditangkap KPK karena menerima gratifikasi pendirian tower seluler di Kabupaten Mojokerto. Dan, ini tidak menutup kemungkinan di Jombang mirip-mirip seperti itu,” ujar Nurrohman, aktivis LSM Pos Paham kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Sehingga, pihaknya mendukung langkah kepolisian yang mulai menyelidiki persoalan pendirian tower yang belum memiliki izin di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro itu. “Logikanya, kalau sebuah bangunan berdiri tanpa izin, pasti ada sesuatu. Nah, biar kepolisian yang menindaklanjuti,” ujarnya.

Bahkan, ujarnya lagi, kasus tower Sidowarek ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengkroscek, apakah seluruh tower seluler yang berdiri di Kabupaten Jombang itu telah memiliki izin lengkap atau belum. “Jangan-jangan mereka hanya bayar retribusi, namun persyaratan dan izinnya belum lengkap,” urainya lagi.

Sebelumnya, data di Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Jombang, sampai dengan 2018, tercatat sebanyak 242 menara di Jombang yang sudah berizin. Dari angka itu, retribusi yang diterima daerah mencapai Rp 1,3 miliar lebih.

”Total penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi 2018 lalu mencapai sekitar Rp 1,3 miliar,” terang kepala Dinas Kominfo Jombang Budi Winarno (11/3). Angka tersebut merupakan penerimaan retribusi dari total sekitar 242 titik menara di Jombang yang sudah berizin. ”Sampai dengan 2018 kemarin, data menara sebanyak 242 titik,” bebernya.

Data yang dhimpun Jawa Pos Radar Jombang, terkait retribusi menara diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang restribusi menara Telekomunikasi dan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi.

Dalam Perbup 14 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2102 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi bab III pengendalian dan pengawasan objek retribusi disebutkan pasal 4, ayat 1, bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai objek retribusi, wewenang sebagaimana maksud ayat I dilimpahkan kepada Dinas Komunikasi dan informatika

Sebenarnya, terkait dengan kewenangan pengawasan dan pengendalian menara menurutnya bukan lagi menjadi peran Dinas Kominfo. ”Secara kewenangan harusnya mengarah ke Dinas PUPR, karena Kominfo tidak mengurusi izin, tapi diberikan beban untuk menagih, jadi yang berjalan sekarang ini, peran Kominfo seperti menjadi juru tagih,” bebernya. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia