Selasa, 24 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Data PKH di Jombang Rancu, Kalangan LSM Menilai Perlu Ada Monitoring

20 Maret 2019, 14: 05: 12 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; penyaluran PKH di wilayah Kecamatan Ngusikan.

Ilustrasi; penyaluran PKH di wilayah Kecamatan Ngusikan. (Mardiansyah Triraharjo/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Rancunya data penerima PKH (program keluarga harapan) Kemensos RI di Jombang mendapat respon dari pemerhati publik. Aan Anshori Direktur Link (Lingkar Indonesia untuk keadilan) Jombang menilai kasus yang muncul di Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung menunjukkan data penerima bantuan sampai sekarang masih awut-awutan. 

“Lebih tepatnya belum sempurna,” kata Aan kemarin (19/3). Muhammad Syamsudi, warga Dusun Karangmenjangan, Desa Karangwinongan yang viral di medsos, disebut Aan, hanya  satu contoh dari banyaknya data yang amburadul.

Untuk itu dia meminta Pemkab Jombang  lebih aktif melakukan survei setiap penerima bantuan. Dengan tujuan, bantuan program itu benar-benar tepat sasaran. “Artinya pemerintah lokal tidak boleh aras-arasen dalam mensurvei calon penerima bantuan,” imbuh dia. 

Sebab menurut Aan, bisa saja warga yang semula masuk katerogi penerima bantuan, dalam perjalananya sudah mengalami perubahan secara finansial. Namun tidak diimbangi dengan survei berkelanjutan dari pemerintah. “Óleh karena itu para pengambil kebijakan perlu selalu memonitoring setiap penerima. Sejauh mana terjadi salah data atau munculnya perkembangan baru, karena bisa jadi awalnya miskin lalu berubah menjadi lebih mandiri,” ungkap Aan.

Selain itu, menurut Aan, warga sekitar juga mempunyai peranan penting. “Karena warga sekitar adalah ujung tombak dalam monitoring, sebab mereka yang paham betul tetangganya,” sambung dia. 

Aan juga juga mengapresiasi apa yang dilakukan Syamsudin, yang menolak bantuan itu karena secara finansial merasa sudah berkecukupan. “Karena itu aku mendukung penerima PKH ini harus tepat sasaran. Harus! Jika tidak maka akan memicu kecemburuan sosial yang merugikan warga sendiri,” imbuh dia.

Namun lanjut dia, munculnya kasus itu juga harus diikuti langkah pemerintah. Yakni melakukan revisi data penerima bantuan. “Perlu dicatat,  harus ada kecepatan revisi data jika ada kesalahan sasaran. Tidak perlu menunggu lama,” beber Aan yang juga pentolan Gusdurian ini. 

Langkah yang dilakukan Syamsudin, kata Aan, menunjukkan tahap kedewasaan bagi masyarakat. “Memang hendaknya si kaya dengan berani menolak bantuan tersebut, karena masih ada pihak yang lebih membutuhkan. Ini adalah tahapan kedewasaan masyarakat,” pungkas Aan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Syamsudi, warga Dusun Karangmenjangan, Desa Karangwinongan mendadak viral di media sosial. Ini setelah dirinya memosting surat undangan verifikasi data program keluarga harapan (PKH) yang didapat dari desa.

Dalam postingannya itu, ia menampilkan gambar foto undangan milik istrinya serta sebuah gambar lain yang menunjukkan nama istrinya Kustianingsih yang tercatat dalam salah satu penerima program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2018. Dalam keterangannya, ia juga menuliskan “Terdaftar penerima PKH, tapi nggak pernah dapat pencairannya. Kemana dananya?” tulisnya pada laman grup facebook berbagi informasi Jombang.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh tak menampik soal protes yang dilayangkan Syamsudin. Pihaknya  menyebut, proses update data masih berlangsung dan keluarga Syamsudin termasuk di dalamnya.

Terkait protes yang dilayangkan Syamsudin, Saleh menyebut pihaknya melalui Pemdes memang tengah berproses untuk segera menghapus nama keluarganya dari data penerima bantuan itu. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia