Selasa, 24 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Banyak Pabrik Ilegal Operasi, Pengawasan Pemkab Jombang Dinilai Lemah

20 Maret 2019, 13: 35: 35 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang

Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

 JOMBANG – Banyak pabrik ilegal, namun sudah beroperasi menjadi sorotan tajam kalangan DPRD. Dipertanyakan, kasus ini apakah karena berbelitnya proses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan OPD terkait ataukah karena pihak pengusaha malas mengurus perizinan.

“Kasus-kasus seperti ini mestinya terus dilakukan oleh Pemkab Jombang, khususnya OPD yang berhubungan dengan investasi,” ujar Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang. Lantas Kartiyono juga mempertanyakan pola koordinasi yang dilakukan pemkab, terkait perizinan. “Soal ini, saya pikir sudah mendesak. Titik persoalannya dimana? Ini pemkab harus paham. Karena persoalan muncul setelah pabrik berdiri,” urainya lagi.

Misalnya, selain pabrik plastik di Kesamben, muncul lagi persoalan  di pabrik pembuatan tas dari kertas PT Ide Cemerlang Kreasi (ICK) di Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng. “Ini kan menunjukkan pengawasan terhadap pengusaha maupun perusahan di Jombang saat ini masih sangat rendah,” ujarnya. 

Kartiyono juga menyinggung tower seluler di Sidowarek, Kecamatan Ngoro, yang sudah berdiri, namun tak memiliki izin. “Ada apa kok pengawasan melempem? Sudah tahu ada pelanggaran namun diam saja,” urainya lagi. 

Selain pengawasan, lanjut pria yang kerap disapa mas Yon tersebut, kembali menyebut pola koordinasi antar-dinas  sangat buruk. Tidak hanya itu, penegakan juga masih sangat lemah. Sehingga ini yang harus dievaluasi. “Bupati harus  mengevaluasi kinerja masing-masing dinas,” katanya.

Irwan Prakoso, anggota Komisi A DPRD  lainnya memambahkan, permasalahan ini sebenarnya sederhana. Apabila memang pabrik itu menyalahi aturan, pemkab harus tegas segera menghentikan usaha tersebut. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. “Ya memang harus segera ditindak pling tidak dihentikan sampai izin tersebut keluar,” katanya.

Dirinya juga heran dengan sistem perizinan dan pengawasan di Jombang. Bagaimana bisa pabrik belum mengantongi izin akan tetapi sudah beroperasi hingga berbulan-bulan. Untuk itu, dirinya juga meminta agar DPMPTSP juga harus terbuka dengan data. Sehingga, mana-mana saja usaha yang tidak mempunyai izin segera mendapat tindakan. “Kalau seperti ini terus pastinya akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan ke depan," ungkapnya.

Kalau ini dibiarkan begitu saja, akan banyak kegiatan usaha di Jombang yang tidak berizin sudah beroperasi di Jombang. Bahkan, para pengusaha dengan seenaknya mendirikan usaha tanpa harus memikirkan izinnya. “Dengan begitu pengusaha pasti nantinya akan meremehkan, buka usaha terlebih dahulu baru mengurus izinnya. Kan ini tidak benar,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia