Selasa, 17 Sep 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kalangan LSM Minta Pemkab Benahi Pengawasan dan Perizinan Investasi

20 Maret 2019, 11: 49: 03 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; salah satu pabrik yang berdiri di Kabupaten Jombang

Ilustrasi; salah satu pabrik yang berdiri di Kabupaten Jombang (Dok/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Selain menjadi sorotan dari kalangan anggota DPRD, banyaknya pabrik ilegal yang sudah beroperasi juga mendapat sorotan dari kalangan pemerhati publik. Ahmad Sholikin Ruslie, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum (Undar) menilai koordinasi antar-OPD lingkup pemkab masih lemah.

”Saya seringkali menyampaikan, meski pimpinan daerah, bupati dan wabup sudah berganti, namun, jika pengambil kebijakan di tingkat OPD masih begitu-begitu, ya hasilnya bisa dilihat sekarang,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Ia juga menambahkan, mental dan kebiasaan kepala OPD juga masih sama, sangat lemah mengambil keputusan. Untuk itu, pemimpin daerah yang baru memang harus berkerja ekstra untuk merubah keadaan. “Ini memang harus ada perubahan segera kalau tidak pasti pemerintahan akan begini-begini saja. Saya pikir peran sekda sangat penting dalam mendorong kinerja seluruh OPD,” ungkapnya.

Semisal, saat ini banyak pabrik yang belum mempunyai izin akan tetapi sudah beroperasi. Sebenarnya, sangat mudah untuk mengatasi untuk melakukan penindakan. ”Apabila memang belum mempunyai izin harusnya langsung mendapat penindakan sesuai dengan peraturan yang ada. Apakah melalui klarifikasi persuasif, surat peringatan hingga tindakan yang lebih tegas. Saya kira satpol PP juga dinas perizinan, yang lebih paham,” katanya.

Sehingga, kata Solikhin, akan terasa janggal jika bangunan sudah berdiri dan sudah beroperasi, namun pengusaha belum mengantongi izin. Lebih ironis lagi, kasus yang sekarang muncul, sudah diketahui satpol PP sejak awal.

“Seperti tower Sidowarek, katanya satpol PP sudah memberi teguran lisan. Namun tidak segera koordinasi dengan dinas perizinan. Koordinasi baru dilakukan setelah kasusnya ditulis di media,” urainya.

Bahkan, ujarnya, pabrik  tas  di Kecamatan Bareng dan pabrik plastik di Kecamatan Kesamben, izinnya belum lengkap, namun juga dibiarkan begitu saja. “Padahal proses perizinan ini kan juga menyangkut pendapatan asli daerah (PAD) juga. Kenapa ada pembiaran sekian lama?” urainya.

Apabila pengawasan dan penindakan sangat lemah, jangan salahkan masyarakat  curiga ada oknum yang bermain. Lantaran seakan tidak ada tindakan meski sudah tahu itu melanggar aturan. ”Kalau seperti ini masyarakat juga tidak salah apabila berfikiran ada yang bermain,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia