Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Polemik Warga Mampu Masuk PKH, Dinsos Jombang Bakal Lakukan Pencoretan

18 Maret 2019, 10: 06: 01 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Polemik Muhammad Syamsudin, warga Dusun Karangmenjangan, Desa Karangwinongan, yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) namun tak pernah menerima pencairan dana bantuan, direspons Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Kadinsos Moch Saleh menyebut pihaknya akan segera melakukan proses update data. Menurut Saleh, keluarga Muhammad Syamsudin memang tercatat dalam database penerima PKH sejak  2018, tepatnya bulan April. “Ini kan bermula April 2018, saat dimulainya bansos BPNT. Kebetulan salah satu penerima PKH. Karena ada kemoloran waktu itu, terkait dengan data harus di-update memang,” terangnya.

Terkait protes yang dilayangkan Syamsudin, Saleh menyebut pihaknya melalui Pemdes memang tengah berproses untuk segera menghapus nama keluarganya dari data penerima bantuan itu.

“Dia memang secara otomatis akan di off-kan dan kita laporkan kepada Kemensos. Kartunya juga akan di-off-kan sama BNI 46. Bagaimana dengan deposit di kartu itu, ya pasti akan dikembalikan ke kas Negara. Karena memang sudah dianggap mandiri,” lanjutnya

Saleh juga menjelaskan, fenomena yang dialami Syamsudin sebenarnya juga bukan kasus tunggal. Dari data yang dipegangnya, kerancuan data terkait penerima bantuan baik PKH maupun BPNT sebenarnya hingga kini memang masih terus berlangsung.

“Sebenarnya ini juga kan contoh yang baik. Karena memang masih banyak KPM dari  PKH yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi. Jadi tidak harus menunggu melalui investigasi dan pemaksaan,” tambahnya.

Saat ditanya terkait progres update data hingga kini, Saleh menyebut proses masih berlangsung dan baru akan rampung pertengahan tahun nanti. “Kami sudah mengundang operator di semua desa untuk melakukan update data verifikasi data masyarakat miskin di desa masing-masing. April mei nanti kami harap sudah selesai dan sudah ada update yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia