Jumat, 19 Apr 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kejari Belum Terima Surat dari Pemkab Jombang Perihal Pengawasan Aset

17 Maret 2019, 17: 38: 43 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pasar Citra Niaga yang menjadi salah satu aset milik Pemkab Jombang.

Pasar Citra Niaga yang menjadi salah satu aset milik Pemkab Jombang. (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Rencana pemkab menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menyelamatkan aset mendapat tanggapan positif. Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara menyatakan siap jika diminta bantuan. Hanya saja, sampai sekarang belum ada surat resmi dari pemkab.

“Pastinya kita siap jika diminta pendampingan, karena memang secara tugas dan wewenang kita bisa melaksanakan di bidang perdata dan tata usaha Negara,” beber Mujid Syaris, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Jombang (16/3).

Lebih lanjut ia menyampaikan, di pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Jika ada permasalahan sengketa aset pemkab, jaksa bisa memberikan pendampingan hukum dalam rangka penyelamatan aset. “Misal ada sengketa aset pemkab dengan pihak swasta, kita bisa berikan pendampingan mulai penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain, untuk menyelamatkan atau memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah,” imbuhnya.

Terkait dengan rencana pemkab menjadikan lokasi pertokoan simpang tiga menjadi mall pelayanan publik, pihaknya juga sudah mendengar informasi tersebut. “Sampai sekarang belum ada surat permintaan masuk terkait hal itu. Misal nanti ada permintaan, pastinya di awal kita perlu melakukan kajian terlebih dulu. Kebetulan kita tengah mendampingi proses sengketa aset salah satu desa,” singkatnya. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia