Jumat, 19 Apr 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Sudah Bentuk Pansus, DPRD Jombang Akan Segera Bahas Raperda Perumahan

16 Maret 2019, 09: 28: 44 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Salah satu lokasi di Jombang yang akan berdiri kawasan perumahan.

Salah satu lokasi di Jombang yang akan berdiri kawasan perumahan. (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Semakin menjamurnya perumahan baru di Jombang, membuat DPRD Jombang kian serius menggodok Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, pansus (panitia khusus) sudah dibentuk untuk menyelesaikan regulasi baru tersebut.

”Saat ini kami sedang membahas Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujar Miftahul Huda, Ketua Komisi C DPRD Jombang. Pihaknya sudah mulai menelaah dan mencari masukan-masukan ke masing-masing dinas terkait perda tersebut. ”Langkah kami dengan PUPR dan mengundang dinas terkait lain terkait perda ini,” tegasnya. 

Selain itu, pansus akan melakukan studi banding ke daerah lain untuk melihat dan memelajari daerah yang sudah mempunyai dan menjalankan Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman. ”Mungkin minggu depan minta masukan ke daerah lain,” bebernya. 

Menurut Huda, perda ini sangat penting menyusul banyaknya perumahan baru yang berdiri di Jombang. Sehingga, perda ini menjadi prioritas untuk penataan lingkungan permukiman ke depan. Sekaligus mengatur mekanisme bagaimana mendirikan perumahan yang ramah dan tidak seenaknya mendirikan tanpa melihat rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang seperti apa. 

”Apakah nanti diatur zonasi ataukah lahan pertanian tidak diperbolehkan, kami masih mencari masukan terlebih dahulu,” tuturnya. Selain itu, dalam perda tersebut juga mengatur ketentuan fasilitas umum (fasum),  jalan dan lain sebagainya. ”Nanti yang mendirikan perumahan harus memenuhi persyaratan-persayaratan tersebut. Semisal harus dilengkapi fasum dan lain-lain,” jelas dia.

Sayangnya, saat disinggung target pengesahan regulasi ini ia tidak bisa memastikan. ”Sekali lagi kami masih mencari masukan dari dinas maupun daerah yang sudah menjalankan aturan tersebut,” pungkas Huda. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia