Jumat, 19 Apr 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kasus Pabrik Plastik Kesamben, SKPD Pemkab Dinilai Minim Koordinasi

15 Maret 2019, 08: 51: 46 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pabrik plastik yang beroperasi di wilayah Desa/Kecamatan Kesamben.

Pabrik plastik yang beroperasi di wilayah Desa/Kecamatan Kesamben. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Keberadaan pabrik plastik UD Mitra Plastik Sejahtera (MPS) di Desa/Kecamatan Kesamben yang masih beroperasi, kembali mendapat sorotan dari wakil rakyat. Sebab, terlihat masing-masing dinas sangat minim kordinasi sehingga pabrik tersebut masih beroperasi meski belum kantongi izin.

Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang mengakui,  selama ini pola kordinasi masing-masing dinas di Kabupaten Jombang sangat buruk. Seharusnya apabila itu sudah melanggar aturan segera dilakukan penindakan. ”Semisal DLH maupun DPMPTSP mengetahui pengusaha itu melanggar aturan, segera kordinasi dengan Satpol PP, begitu pula sebaliknya,” katanya.

Selain itu, Satpol PP juga harus segera melakukan tindakan tegas apabila mengetahui ada usaha yang melanggar aturan atau tidak mempunyai izin. ”Selama ini juga Satpol PP alasan kekurangan personil, itu tidak bisa dijadikan alasan. Tanggung jawab sebagai aparat penegak perda harus tetap dijalankan,” ungkap dia.

Untuk itu, dirinya meminta masing-masing dinas harus mengevaluasi kinerja terutama pada masalah perizinan. Karena menurutnya, perizinan sekarang sudah dipermudah melalui sistem OSS (Online Single Submission), sehingga pola kordinasi juga harus diperbaiki.

”Seperti penindakan tower kemarin juga apabila sudah melanggar aturan kenapa bertele-tele, termasuk pabrik plastik tersebut, padahal sudah dilakukan penindakan kenapa masih bisa beroperasi lagi,” tambah dia.

Apabila penindakan pelanggaran perda masih seperti ini, masyarakat juga akan berfikiran bahwa gratifikasi maupun pungli masih ada di Jombang. ”Saya sudah seringkali mewanti-wanti saatnya untuk hijrah,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Irwan Prakoso, anggota Komisi A lainnya yang menilai permasalahan ijin sebenarnya sangat sederhana. Pola kordinasi masing-masing dinas memang harus lebih ditingkatkan lagi. ”Khusunya Satpol PP harus segera dievaluasi. Sebagai penegak perda harus bertindak apabila menemukan hal-hal yang melanggar,” tambahnya.

Dia berharap, masing-masing dinas dievaluasi kinerjanya. Untuk DPMPTSP sendiri juga harus terbuka, apabila usaha belum mempunyai izin maka harus segera kordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penindakan. ”Seperti banyak yang tak tahu mana minimarket, pabrik, maupun tower yang belum mengantongi izin. Harusnya DPMPTSP juga harus terbuka agar mereka juga segera ditindak tegas karena melanggar,” pungkas dia. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia