Senin, 18 Nov 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Selamatkan Aset, Pemkab Gandeng Kejaksaan Negeri Jombang

14 Maret 2019, 09: 53: 46 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pasar Citra Niaga yang merupakan salah satu asset milik Pemkab Jombang.

Pasar Citra Niaga yang merupakan salah satu asset milik Pemkab Jombang. (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Pemkab  Jombang mulai serius memperhatikan aset-aset miliknya, seperti Pertokoan Simpang Tiga dan Pasar Citra Niaga. Dalam waktu dekat, Pemkab Jombang akan menggandeng Kejaksaan Negeri untuk menyelamatkan aset.

“Terkait aset-aset, kita selalu melakukan inventarisasi semua aset-aset dengan didata, disertifikatkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ujar Akhmad Jazuli Sekdakab Jombang, kepada Jawa Pos Radar Jombang (13/3) kemarin.

Hanya memang diakui Jazuli, prosesnya membutuhkan waktu yang relatif panjang, sehingga prosesnya bertahap mulai dari aset-aset yang mudah. “Untuk  sertifikat aset-aset itu terus berjalan, yang mudah-mudah dulu , yang sulit-sulit sambil jalan. Seperti sekolah-sekolah SD, itu kebanyakan tanah desa asalnya, sehingga butuh ketelitian terkait berkas-berkasnya," bebernya.

Disinggung aset Pertokoan Simpang Tiga dan Pasar Citra Niaga, disebutnya masuk dalam salah satu agenda prioritas utama. “Seperti aset pertokoan di Simpang Tiga itu dulu kontrak 20 tahun, itu HGB, jadi kalau kontrak habis, akan kita manfaatkan untuk kepentingan pemkab. Masih kita kaji, masih proses,” bebernya.

Pihaknya masih perlu mengkaji lebih jauh, termasuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang sekarang ini masih menempati aset tersebut. “Harapan Pemkab tidak ada perpanjangan lagi, karena akan dimanfatkan untuk fasilitas pelayanan terpadu, misal urusan pengurusan administrasi kependudukan, perizinan dan pelayan-pelayanan publik lainnya. Tujuannya begitu, masih dikaji, masih dalam proses,” imbuhnya.

Disinggung beberapa kabupaten/kota menggandeng institusi Kejaksaan? “Kita sudah menjalin MoU dengan Kejaksaan, tidak hanya kaitan aset, pajak juga kita minta pendampingan, misalkan ada sengketa terkait aset, kita bisa minta pendampingan Kejaksaan,” imbuhnya.

Disinggung penilaian dewan masih banyak aset belum terkelola secara maksimal, pihaknya pun tak menampik. “Yang belum maksimal, memang  diupayakan dikaji, dikoordinasikan karena memang banyak sebab yang melatarbelakangi,” singkat Jazuli.  

Data sementara yang dihimpun, sejumlah regulasi berkaitan pengelolaan aset-aset daerah, diantaranya Perbup nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas Perbup nomor 29 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Perda nomor 8 tahun 2010 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Perda nomor 12 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah, Perda nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Perda nomor 28 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, Perbup nomor 25 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia