Sabtu, 19 Oct 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Akademisi Menilai Harus Ada Langkah Konkrit Selamatkan Aset Pemkab

14 Maret 2019, 09: 29: 35 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pasar Citra Niaga yang merupakan salah satu asset milik Pemkab Jombang.

Pasar Citra Niaga yang merupakan salah satu asset milik Pemkab Jombang. (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Pengelolaan aset Pemkab Jombang yang tak maksimal,  mendapat respons dari kalangan publik. Ahmad Solikhin Ruslie, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum (Undar) menilai pemkab maupun DPRD Jombang harus segera mengambil langkah konkrit dan strategis.

Khususnya aset Pasar Citra Niaga dan Pertokoan Simpang Tiga. Menurutnya, sejak awal persoalan ini sudah tercium aroma tak sedap. “Kabarnya yang di Pasar Citra Niaga ada beberapa yang sudah melakukan perpanjangan tanpa melibatkan pemkab,” kata Solikhin kemarin. 

Sedangkan yang di Perumahan Simpang Tiga yang masa HGB-nya habis 2016 terkesan oknum-oknum tertentu sengaja melakukan pembiaran. “Ada apa sebenarnya? Kok dibiarkan begitu saja aset pemkab yang puluhan miliar itu. Mereka kok baru sadar setelah diangkat media,” urainya lagi.

Pihaknya mengimbau selain pemkab, DPRD Jombang juga turut aktif melakukan penelusuran terhadap persoalan itu. “Jadi DPRD juga tak boleh melakukan pembiaran,” imbuh dia. 

Melihat perjalanannya masih menurut dia, pemasukan yang diterima pemkab selama ini juga dinilai minim. “Ini menunjukkan ada yang tidak beres, ada baiknya pengelolaan Pasar Legi (PCN Jombang) diaudit oleh akuntan publik,” beber dia. 

Sejak awal lanjut dia, mestinya sebelum Hak Guna Bagunan itu habis, sudah ada langkah yang dilakukan pemkab. “Jadi begini seharusnya segera dilakukan perpanjangan sebelum dua tahun berakhir. Sebab jika perpanjang melewati waktu tersebut pedagang yang dirugikan, karena harus ada tambahan biaya,” pungkas dia.

Sementara itu, Asfiyah, Kepala UPT Pasar Kabupaten Jombang mengungkapkan, untuk penarikan retribusi di area PCN setiap harinya  tidak diperuntukkan bagi seluruh pedagang pasar. Namun, hanya diperuntukkan bagi pedagang yang menempati  blok G baik lantai satu dan dua. “Jadi yang bayar retribusi itu hanya blok G itu saja beserta pedagang kaki lima (PKL),” kata Asfiyah. 

Khusus ruko dan toko lainnya kata dia, tak masuk dalam retribusi pasar. “Yang ruko itu nggak masuk, pakai HGB itu langsung. Jadi beda sama yang blok G,” beber dia.

Sayang, karena beralasan berada di Pasar Blimbing dia tak bisa menyebutkan, jumlah pedagang yang mendapat tarikan retribusi beserta nilai yang diperoleh dalam sehari. “Pokoknya kalau nggak hujan dapatnya banyak. Langsung disetor ke Bank Jatim, jadi tidak pasti, kalau soal itu bisa ke Pak Kadis (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jombang), atau ke Pak Kabid saja,” tutur dia.

Sayangnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Bambang Nurwijanto belum bisa dikonfirmasi. Didatangi ke kantornya, Bambang tengah berada diluar kota. Dihubungi melalui sambungan selulernya, Bambang belum bisa berkomentar banyak. “Mohon maaf sekarang masih di luar kota, ini mau ada pembukaan acara,” kata Bambang singkat saat dikonfirmasi. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia