Senin, 18 Nov 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Disdikbud Terapkan Full Zonasi, Nasib Siswa Baru Ditentukan KK

13 Maret 2019, 12: 42: 09 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi; seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Jombang.

Ilustrasi; seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Jombang. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP negeri di Kabupaten Jombang bakal ada perubahan yang mencolok. Jika tahun lalu, pembagian persentase zonasi 60 persen ditambahkan 40 persen dari hasil ujian sekolah, tahun ini, disdikbud menerapkan full zonasi. Artinya, yang menentukan siswa diterima disekolah tujuan mereka adalah domisili berdasarkan kartu keluarga (KK). 

Ini disampaikan Kadisdikbud Jombang Budi Nugroho kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin. Saat ini pihaknya tengah menggodok rencana penerapan sistem full zonasi. Dikbud juga terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk DPRD Jombang untuk mematangkan revisi PPDB tersebut.

”Jadi memang benar. Untuk sistem PPDB berbeda dengan tahun kemarin. Jika tahun lalu kita melibatkan nilai UN-nya tahun ini bakal murni zonasi,” ujar dia. 

Pada PPDB tahun ini, nilai ujian sekolah tidak diperhitungkan. Namun yang menentukan nasib siswa adalah jarak sekolah berdasarkan KK. ”Jadi yang diperhitungkan adalah jarak mereka dengan sekolah tersebut,” sambungnya. 

Sesuai Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB kini pihaknya masih mengkaji aturan tersebut. Misalnya apakah nanti ditentukan berdasarkan KK siswa atau mengacu melalui Global Positioning System (GPS) alias system navigasi berbasis satelit.

”Itu yang masih kita matangkan. Mungkin nanti by system terus kita buatkan GPS-nya berdasarkan jarak rumah ke sekolah atau bagaimana ini yang masih kita matangkan,” tutur Budi. 

Menurut dia, penerapan full zonasi bagi penerimaan PPDB di Jombang ini dilakukan untuk memeratakan pendidikan di Jombang, sehingga tidak ada lagi istilah ‘sekolah favorit’. Sekaligus menghapus paradigma masyarakat bahwa sekolah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan pinggiran. ”Harapan kami, masyarakat memandang sekolah-sekolah di Jombang ini sama,” terang dia. 

Menanggapi rencana penerapan full zonasi, Sekretaris Komisi D DPRD Jombang Machmudah meminta dinas dikbud untuk menyaring semua masukan terhadap pihak pihak terkait. ”Jadi memang kami sudah mendengar informasi itu saat hearing dengan kami kemarin. nanti PPDB tahun ini ditentukan berdasarkan  jarak tempuh rumah siswa ke sekolah dengan melihat KK-nya,” jelas dia. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia