Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Waktu Mepet dan Terkendala Hak Cipta, Seragam Batik Batal Diakomodir

12 Maret 2019, 15: 47: 19 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang drg Budi Nugroho memberikan penjelasan dalam hearing bersama Komisi D DPRD Jombang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang drg Budi Nugroho memberikan penjelasan dalam hearing bersama Komisi D DPRD Jombang. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Salah satu paket pengadaan seragam gratis untuk siswa baru jenjang SD/MI-SMP/MTs yakni seragam batik batal diakomodir. Selain waktu untuk menentukan spesifikasi batik butuh kajian yang agak lama, juga terkendala hak cipta. 

Akhirnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang memutuskan tidak mengakomodir paket batik tahun ini. Menurut Kadisdikbud Jombang Budi Nugroho, sesuai juknis pengadaan seragam gratis ada 16 paket yang akan masuk lelang.

Namun setelah dikaji matang, akhirnya khusus untuk batik batal diakomodir. “Jadi memang benar, untuk paket batik kita tunda di tahun ini,” ujar dia melalui Ahmad Rofiq As’ari, Kabid pembinaan SD Dikbud Jombang. 

Alasan pihaknya batal mengakomodir seragam batik karena desain batik yang akan dipakai belum ditentukan. Rofiq menguraikan, desain batik sebelum digandakan dalam jumlah banyak harus teregister terlebih terlebih dahulu di Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.

Proses pendaftaran itu butuh waktu setidaknya sembilan bulan sedangkan waktu tersebut dinilai tidak mencukupi karena realisasi seragam gratis tinggal beberapa bulan saja. “Jadi pertama desain batik kita harus memperoleh hak cipta dahulu,” jelas dia. 

Sebenarnya, ada dua opsi yang dapat digunakan untuk mengakomodir desain batik. Pertama, Dikbud bisa mengadakan perlombaan alias sayembara desain batik kepada masyarakat Jombang.

Itu dilakukan untuk mencari desain yang sesuai dengan karakter Jombang. Selanjutnya, desain batik dari pemenang yang terpilih  akan dipakai untuk seragam gratis. “Kalau kita mengadakan perlombaan waktu kita juga mepet. Karena tetap saja nanti harus meregisterkan ke balai batik,” tuturnya. 

Kedua, Dikbud dapat menggunakan batik khas Jombangan yang sudah dikenal selama ini. Namun harus mendapat izin dari pencipta batik Jombangan itu sendiri. “Jadi kita bisa mengambil batik yang sudah ada. Dengan catatan, pencipta batik Jombangan tersebut mau menghibahkan ke kita dilengkapi surat pernyataan bermaterai,” tambahnya. 

Menurut dia, opsi itupun belum bisa dipakai untuk desain seragam karena harus menunggu register keluar dari balai batik. “Artinya kita tidak ingin desain tersebut nanti dipermasalahkan. Makanya kita ingin mengikuti prosedur yamg ada,” papar dia. 

Sehingga untuk menghindari risiko yang ada, Dikbud memutuskan untuk tidak mengadakan seragam batik di tahun pertama ini. Namun dia memastikan batik akan diakomodir tahun depan karena waktu yang dimiliki cukup lama.”Jadi minus batik saja,” papar dia.

Rofiq menambahkan, dengan batalnya pengakomodiran seragam batik maka hanya tiga paket seragam yang diberikan siswa. Masing masing seragam merah putih untuk SD atau hijau putih bagi MI, pramuka dan seragam olahraga. Khusus untuk seragam olahraga, dikbud bakal memberikan kepada siswa baru usai kegiatan PPDB. “Nanti akan kita berikan setelah PPDB, karena penyedia juga butuh waktu untuk menjahit,” papar dia. 

Bagaimana dengan anggaran paket seragam batik? Rofiq menambahkan, karena tidak terserap otomatis anggaran tersebut masuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). “Nanti anggarannya jadi silpa, karena tidak terserap,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia