alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Satpol PP Diminta Segera Bongkar Tower Ilegal di Sidowarek Ngoro

08 Maret 2019, 08: 41: 54 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Tower seluler yang berdiri di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro.

Tower seluler yang berdiri di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro. (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Belum adanya tindakan terhadap tower ilegal di Dusun Genjongkidul, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, kembali mendapat respons dari anggota DPRD. Irwan Prakoso anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, seharusnya tower tersebut tidak hanya dihentikan, namun harus dibongkar.

”Kalau memang tidak ada izinya harus dibongkar,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. Terlepas, pihak pemohon sudah mengajukan izin, menurut Irwan, pembangunan tetap tidak dibenarkan. “Kantongi izin dulu, baru dibangun. Karena apabila ditengah-tengah tidak mengantongi izin terus seperti apa,” ujarnya.

Ditambahkan, sebenarnya ini sudah menjadi tamparan yang luar biasa untuk Pemkab Jombang. Apakah ke depannya memang tidak perlu mengurusi izin untuk membuka usaha di Jombang? “Bupati dan Wabup harus melakukan evaluasi. Bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi?” urainya lagi.

Bahkan diakuinya, komisi A juga sudah mengagendakan mendatangi lokasi  tower tersebut. Tidak hanya di fisik saja melainkan juga untuk mengecek surat-surat kelengkapannya. ”Kami juga ingin tahu, eksekutif maunya seperti apa. Untuk itu, kami ke sana dengan mengajak dinas terkait,” tegas politisi PAN tersebut.

Hal senada juga disampaikan Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang lainnya, dirinya semakin yakin ada sesuatu yang tidak benar dalam pembangunan tower tersebut. ”Ini membuat semakin janggal dalam pembangunan tower tersebut. Seakan-akan Satpol PP menunda-nunda penindakan,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Diakuinya, memang dirinya masih belum begitu paham dengan proses penindakan dari Satpol PP. Hanya saja, lanjut Kartiyono, apabila ada pengusaha yang mendirikan usaha tanpa izin, Satpol berhak melakukan penindakan tegas.

”Jangan hanya ditegur saja, buktinya pembangunan terus berlanjut. Harusnya  langsung dilakukan penindakan tanpa menunggu perintah dari dinas lain,” ungkapnya.

Politisi dari PKB tersebut lantas membandingkan tindakan Satpol PP dalam menindak PKL yang melanggar. “Apa setiap akan menindak PKL yang melanggar, Satpol PP harus menunggu perintah dari Sekdakab dulu?” ujarnya penuh tanya.

Sehingga, ujarnya lagi, apabila terus ditunda-tunda seperti ini dan izin tiba-tiba keluar, pastinya ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. “Ini potret yang sangat buruk jalannya pemerintahan saat ini,” urainya lagi.

Bahkan, masyarakat bisa menilai sendiri atas penegakan perda. Sehingga, ini nantinya akan ditiru oleh warga, pedagang dan pengusaha lainnya. Bahwa pembangunan atau mendirikan usaha apapun tidak usah mengurus izin terlebih dahulu.  ”Kalau seperti ini bukan pemkab yang menentukan izin, akan tetapi pengusaha yang memaksa pemkab memberikan izin. Bangun dulu, urus izin belakangan,” tuturnya.

Dirinya juga menambahkan, kalau seperti ini terus, dipastikan jalannya pemerintahan di Kabupaten Jombang akan semakin semerawut. Karena semua berjalan tanpa aturan. ”Kayak nggak ada pemerintahan. Semua jalan sendiri-sendiri,” urainya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia