Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Trial Pabrik Plastik Kesamben, DLH Beri Waktu Sampai Akhir Bulan

25 Februari 2019, 10: 09: 53 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pabrik plastik di kawasan Kesamben

Pabrik plastik di kawasan Kesamben (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – DLH Kabupaten Jombang memberi waktu pabril plastik UD MPS (Mita Plastik Sejaktera) di Desa/Kecamatan Kesamben trial hingga akhir bulan ini. Terhitung percobaan itu dimulai Senin lalu (18/2).

Kepala DLH Kabupaten Jombang, Yudhi Adriyanto, melalui Dwi Ariyani Kabid Wasdal Gakkum mengaku sudah berkirim surat kepada pemilik pabrik sejak awal pekan lalu. “Senin itu baru saya berikan suratnya. Kami beri waktu sampai 10 hari, artinya sampai 28 Februari,” katanya.

Meski begitu tindaklanjut percobaan itu tetap dilakukan. Pihaknya akan melakukan verifikasi ke lapangan terkait pengolahan limbah yang sudah dimiliki pabrik plastik tersebut.

“Jadi estimasi kita Senin (25/2) ke lapangan lagi untuk mengambil sampel. Karena sudah mengajukan IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) ke dinas pmptsp (penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu) dan kami sudah mendapat tembusan,” imbuh dia.

Verifikasi lapangan itu, lanjut Dwi, dijadikan dasar atau syarat sebelum pihaknya memberikan rekomendasi. Ini berdasarkan tembusan yang sudah diberikan dinas teknis kepada DLH Kabupaten Jombang. “Kalau memang sudah ada permohonan kita wajib verlap (verifikasi lapangan). Kita hitung kondisinya Senin,” sambungnya.

Tujuannya untuk memastikan IPAL yang sudah dibangun perusahaan apakah benar-benar optimal. “Jadi begini, untuk verlap ini dilihat dari puncaknya bagaimana, apakah mampu IPAL itu mentreatment limbahnya,” urai dia.

Sendainya tak mampu, maka rekomendasi belum bisa dikeluarkan. Meski masih bisa melakukan percobaan hingga akhir Februari masih menurut Dwi, nantinya setelah itu pabrik plastik tak diperbolehkan beroperasi alias berhenti.

Ini setelah menunggu hingga seluruh persyaratan yang ada selesai terlebih dahulu. “Setelah 28 Februari mereka harus berhenti sampai IPLC dikeluarkan Dinas PMPTSP. Karena  izin itu mengeluarkan tetap dari sana (Dinas PMPTSP). Rekomendasi memang dari kami, dasarnya  dari  verlap itu,” pungkas Dwi. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia