Senin, 26 Aug 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kasus Gapura APBD Berlogo Partai, Kejari Jombang Ambil Ancang-Ancang

21 Februari 2019, 09: 36: 10 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Gapura berlambang partai di Kesamben

Gapura berlambang partai di Kesamben (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Penyimpangan dana APBD untuk membangun gapura berlogo partai politik terus menjadi bola panas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang pun sudah mengambil ancang-ancang menelusuri proyek yang didanai APBD 2018 tersebut.

“Kita sudah mendengar informasi itu. Kalau benar temuan di lapangan pembangunan gapura desa dipasang logo parpol, jelas janggal. Bisa dikroscek dokumen perencanaannya, sesuai atau tidak,” beber Kasi Intelejen Kejari Jombang Harry Rahmat kepada Jawa Pos Radar Jombang (19/2) kemarin.

Hanya saja, lanjut Harry, saat ini pihaknya belum bisa melangkah jauh menelusuri kejanggalan proyek, lantaran masih ada masa pemeliharaan. “Informasinya pekerjaan 2018, jadi masih ada masa pemeliharaan. Semisal ada kekurangan, pelaksana masih punya kesempatan memperbaiki,” imbuhnya.

Berbeda jika sampai dengan masa pemeliharaan habis, ternyata penyimpangan tetap dibiarkan dan mengarah munculnya kerugian negara di sana, pihaknya tidak segan menindaklanjuti serius. “Kalau sekarang kita masih  sebatas melakukan pemantauan,” ujar Harry.

Dihubungi terpisah, Nurrohman aktivis LSM Pos Paham mengapresiasi Kejaksaan yang ikut memantau kasus gapura berlogo partai. “Ya, karena ada unsur penyimpangan APBD untuk kepentingan pribadi dan golongan. Termasuk juga  sisi fisiknya, apakah ada kerugian Negara? Itu bagiannya Kejaksaan. Sedangkan logo partai kewenangannya Bawaslu,” ujarnya.

Pada sisi lain, Nurrohman semakin kecewa atas langkah Bawaslu Kabupaten Jombang yang belum tuntas melakukan pemeriksaan. Apalagi, tukang yang mengerjakan gapura Desa Podoroto dan Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben juga diperiksa. Menurutnya, memeriksa tukang dan kuli bangunan sangat berlebihan.

“Jangan-jangan nanti Bawaslu  juga akan memeriksa sopir truk yang mengangkut pasir dan batu bata untuk proyek gapura itu. Itu kan sangat tidak masuk akal. Waktunya habis untuk memanggil orang-orang yang nilai kepentingannya kecil,” ujar Nurrohman.

Menurutnya, kasus gapura berlogo partai, lebih pas ditangani Bawaslu. Karena saat ini masa kampanye pemilu. “Ini penyimpangannya jelas di pelanggaran kampanye pemilu, ranahnya Bawaslu. Sedangkan fisiknya nanti bisa ditangani Kejaksaan,” ujarnya.

Sementara itu Bawaslu Kabupaten Jombang mengaku sudah beberapa pihak yang diundang untuk dimintai informasi. ”Kita belum sampai ke klarifikasi. Langkah kita baru sebatas mengumpulkan informasi terkait hal tersebut,” terang David Budianto, anggota Bawaslu Jombang, kemarin (18/2).

Sejauh ini lanjut David, pihaknya sudah menggali informasi dari sejumlah pihak. Mulai dari unsur pemerintah desa termasuk juga dari unsur parpol. ”Informasi sudah kita dapatkan dari kepala desa, sekretaris desa, kasi pembangunan dan dari parpol, ada Pak Minardi (anggota DPRD Jombang selaku pengusul proposal pembangunan gapura ke Pemkab Jombang) dan Gus Sentot (Syarif Hidayatullah, selaku ketua DPC Partai Demokrat Jombang),” bebernya.

Selain informasi tersebut, pihaknya menyebut masih ada beberapa pihak yang diharapkan bisa memberikan informasi lebih lanjut perihal polemik pembangunan gapura yang dibubuhi logo salah satu parpol.

”Ada beberapa pihak yang belum kita mintai informasi, seperti pekerja yang membangun gapura. Informasi yang terkumpul akan kita putuskan menjadi temuan pelanggaran atau tidak,” singkatnya. (*)

(jo/naz/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia