alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Bagian Pembangunan Pemkab Jombang Akui Proyek Gapura Tak Sesuai RAB

21 Februari 2019, 09: 29: 51 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Gapura berlambang partai di Kesamben

Gapura berlambang partai di Kesamben (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Kasus pembangunan gapura berlambang partai politik  berdana APBD terus bergulir. Fakta baru, pembangunan tiga gapura ini ternyata dibangun dengan menyalahi rencana anggaran biaya (RAB) yang ada.

Ini disampaikan Hadi Kushartanto, Kasubag Prasarana Pembangunan Bagian Pembangunan Setdakab Jombang saat dihubungi Jawa Pos Radar Jombang (19/2). Hadi menjelaskan jika dalam proposal hingga dalam gambar teknis pembangunan, ada sejumlah penambahan.

Terkait warna hingga ornamen burung garuda di atas gapura itu, disebutnya memang digambarkan dan direncanakan saat pembangunan. “Kalau garuda itu ada (dalam perencanaan, Red) memang, bentuk gapuranya juga demikian, dan warnanya juga memang biru,” lanjutnya.

Baca juga: Perbaikan Menunggu Produksi Aspal, Jalan Rusak Belum Ditangani

Namun, logo mercy harusnya tidak muncul dalam pembangunan itu, karena dalam dokumen perencanaan hal ini sama sekali tak digambarkan. “Tidak ada logo mercy itu dalam perencanaan, dalam RAB-nya juga tidak ada, itu murni tambahan dari desa saja waktu pembuatan. Karena di dokumen perencanaan memang tidak ada,” terangnya.

Karenanya, menurut Hadi pembangunan gapura itu memang bisa dikatakan telah menyimpang dari RAB yang ada. “Ya akalu dikatakan tidak sesuai ya memang tidak sesuai, karena ada penambahan di sana,” lanjutnya.

Statemen Hadi ini membantah pernyataan Sekretaris Desa Podoroto Umar Fauzi. Dalam keterangannya kepada Jawa Pos Radar Jombang, Umar menyebut tak ada masalah dengan gapura itu lantaran sudah dibangun sesuai RAB yang ada.

“Memang di desain itu memang buat seperti itu, kita menyesuaikan sama RAB-nya saja. Ya memang RAB-nya seperti itu, kami kan ada konsultannya juga,” terang Umar Fauzi kepada Jawa Pos Radar Jombang (11/2).

Umar menjelaskan, jika dana itu langsung diserahkan kepada desanya dari kabupaten. Dan pengerjaan bangunan juga dilakukan swakelola oleh pemdes  sendiri, seperti pengerjaan bangunan DD, ADD maupun PID. “Itu swakelola, dari kabupaten langsung diberikan kepada kami di desa,” lanjutnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP