Rabu, 21 Aug 2019
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Pelayanan Puskesmas Plumbon Gambang Gudo Menumpang di Kantor Desa

19 Februari 2019, 10: 20: 18 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang menumpang di ruangan BPD dan LPMD

Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang menumpang di ruangan BPD dan LPMD (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Belum bisa digunakannya gedung baru Puskesmas Plumbon Gambang,  membuat pelayanan puskesmas terganggu. Sementara ini untuk kegiatan pelayanan puskesmas dipindahkan ke balai desa.

Kepala Puskesmas Plumbon Gambang, Nurul Hidayati mengatakan, memang setelah ada rehab bangunan gedung, pelayanan puskesmas harus dipindahkan. Diakuinya, pihaknya mulai memindahkan pelayanan kesehatan mulai dari April yang lalu.

”Maret kita sudah siap-siap pindah, karena gedung balai desa masih kosong. Bahkan, kami juga memasang listrik baru untuk kebutuhan puskesmas,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Ditambahkan, sebenarnya bangunan balai desa ini masih digunakan pihak desa. Hanya saja, memang pelayanan puskesmas tidak bisa dihentikan. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan pihak desa untuk meminjam beberapa ruang balai desa tersebut.

”Seperti ruang LPMB digunakan untuk kesehatan gigi dan mulut dan lain sebagainya,” ungkapnya. Kendati demikian, tentu pelayanan juga menjadi tidak maksimal.  Misalnya, di ruang imunisasi yang berusan dengan bayi, yang berdekatan dengan lansia yang tentu tidak diketahui, apakah lansia tersebut mempunyai penyakit menular apa tidak.

”Jadi memang ditakutkanya mudah terjadi penularan. Karena apabila di puskesmas dulu untuk pelayanan bayi jaraknya cukup jauh dengan pelayanan umum,” tuturnya.

Diakuinya, memang masih belum menempati puskesmas baru tersebut karena ada beberapa persoalan. Sehingga, dirinya juga tidak mau mengambil risiko untuk menempati puskesmas tersebut. ”Rencananya bulan Maret ditempati. Saya bikin komplain dan sudah saya kirimkan ke Dinkes tiga minggu yang lalu,” bebernya.

Yang membuat dirinya kecewa, lanjut Nurul, anggaran tersebut diplot  Rp 1,8 miliar. Namun yang menggerjakan berani nawar Rp 1,2 miliar. Dari situ dirinya juga tidak yakin pembangunan tersebut akan bagus. ”Dulu saya sempat tanya PPK-nya berapa pembangunannya ternyata Rp 1,2 miliar. Langsung saya lemas pasti bangunan akan tidak maksimal,” katanya.

Padahal, di pikirannya pembangunan puskesmas tersebut paling tidak Rp 1,5 miliar sampai Rp 1,6 miliar sehingga hasilnya pasti bagus. ”Ini untuk pelayanan kesehatan. Saya takut apabila pembangunan tidak maksimal, belum apa-apa sudah ambrol. Saya tidak mau ambil risiko kepada pasien saya,” ungkapnya.

Bahkan, diceritakannya sebelum akhir pekerjaan dulu. Tidak ada serah terima kunci, akan tetapi kunci diletakan dari masing-masing pintu. ”Waktu itu kunci tidak dipasrahkan ke saya, tahu-tahu tukang kebun mendapat kunci tergantung di pintu. Terus saya suruh mengembalikan kepada pihak kontraktor saat pengecekan lagi,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, pihak Dinkes juga sudah melakukan pengecekan. Bahkan, pihak Dinkes juga melarang menggunakan terlebih dahulu. ”Saya berharap memang pembangunan bisa lebih bagus lagi dan segera diperbaiki. Agar pelayanan puskesmas bisa normal kembali,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia