alexametrics
Kamis, 28 Jan 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Didanai APBD, Pembangunan Gapura Berlambang Parpol Bisa Dipidana

14 Februari 2019, 11: 30: 03 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Gapura yang berpolemik karena terdapat lambang partai politik tertentu

Gapura yang berpolemik karena terdapat lambang partai politik tertentu (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Mencuatnya kasus pembangunan gapura berdana APBD yang  dengan menampilkan logo partai di dua desa di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang disorot kalangan pemerhati publik.

Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) menyebut, tindakan itu tak saja menyalahi aturan yang bisa dipidana, namun juga tindakan yang memalukan.

“Artinya ini uang APBD disusupi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini sudah pelanggaran, dan bisa dipidana,” ujar Aan Anshori. Aan juga melihat pembangunan itu berjalan  mundur ke era orde baru.

“Hanya dalam periode orde baru saja yang secara demonstratif melakukan hal itu. Dan ternyata hari ini model pembangunan seperti itu masih saja terjadi di Jombang. Tentu ini memalukan,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Ia pun membaca, tindakan ini merupakan upaya sang pembawa proposal untuk menunjukkan dirinya kepada warga setempat perihal ‘jasa’ yang telah dilakukannya. Namun tentu saja hal ini tak bisa dibenarkan dan dianggapnya sebagai tindakan gegabah dan ceroboh.

“Menurutku, itu menunjukkan kepongahan  yang ada di balik pembangunan tersebut. Ia pongah karena merasa memiliki dana pembangunan tersebut, padahal itu uang Negara,” lanjutnya.

Bahkan, menurutnya, dalam kasus ini pemerintah desa yang mendapat bantuan itu seolah jadi korban dari relasi politik yang tak seimbang itu. “Aku merasa, bisa jadi pihak desa menjadi korban,”  imbuhnya.

Aan juga sangat menyayangkan statemen Minardi yang menyebut pembuatan logo yang disebutnya  bentuk kreativitas yang kebabalasan.

“Aku membaca statemen Minardi di media, dan merasa kasihan bagaimana mungkin ia membiarkan kreatifitas warga dijalankan secara tidak pas?” tambah aktivis Gusdurians ini.

Karena itu, Aan berharap ada pengusutan tuntas perihal kasus ini secara hukum terkait penyelewengan dan penggunaan dana dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan politik.

“Aku meminta Minardi bisa memberikan contoh yang baik dengan cara membersihkan simbol partai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Minardi, kader Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD mengakui sebagai pengusul proposal pembangunan gapura ke Pemkab Jombang. Ia  menyebut logo Partai Demokrat di gapura itu kreasi simpatisannya yang kebablasan.

Namun Minardi membantah pembangunan gapura dengan model, warna dan lambang yang identik dengan partainya itu atas saran dan desakannya. Ia mengaku hal itu adalah inisiatif kontraktor yang membangun gapura yang juga simpatisannya, untuk mengkreasikan bentuk bangunan.

“Jadi waktu itu teman-teman bilang, ini usulan kita. Jadi ya monggo dikreasikan seperti apa sehingga sampai jadinya seperti itu. Saya tidak mengarahkan, mereka kan bertanya ke saya apakah bagus jika dikasih logo, tapi kreasi seninya buatan teman-teman itu sendiri,” lanjutnya.

Sehingga munculnya simbol partai dan warna yang identik dengan warna partai. Itu disebutnya merupakan murni kreatifitas para tukang dan simpatisannya yang ikut dalam pembangunan. “Mungkin teman-teman itu mau berkreasi seni, namun kebablasan mungkin. Saya juga mohon maaf, saya salah mungkin terkait ini,” imbuhnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP