Senin, 17 Jun 2019
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Pemprov Jatim Dinilai Lamban dalam Pembebasan Lahan Jembatan Ploso

11 Februari 2019, 16: 03: 06 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Lahan milik PT KAI salah satu terdampak proyek jembatan Ploso

Lahan milik PT KAI salah satu terdampak proyek jembatan Ploso (Pemprov Jatim Dinilai Lamban dalam Pembebasan Lahan Jembatan Ploso)

JOMBANG – Belum tuntasnya pembebasan lahan Jembatan Ploso Baru kembali disesalkan  kalangan anggota DPRD. Miftahul Huda, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, mengaku akan koordinasi dengan pimpinan, untuk menyurati  Pemprov Jatim.

”Pemprov Jatim snagat lamban. Kami akan coba bantu pemkab dengan berkirim surat ke provinsi. Mendesak pemprov segera menuntaskan  pembebasan lahan sisi utara,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Pihaknya akan menanyakan kendala   yang dihadapi Pemprov Jatim yang menyebabkan pembebasan lahan Jembatan Ploso Baru ini terhenti. ”Apakah karena memang ada lima warga yang tidak mau ataukah ada sebab lain,”  ungkapnya.

Ia menilai, Pemprov Jatim sangat lambat untuk mengatasi permasalahan ini. Seharusnya, pemprov lebih serius lagi melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terdampak khususnya yang tidak mau dilakukan pembebasan lahan.

”Menurut informasi yang saya terima, pertemuan yang dilakukan pemprov kepada masyarakat juga diundur-undur,” katanya. Hanya saja, dirinya berharap pembebasan lahan tersebut cepat dituntaskan, agar pembangunan juga bisa segera dikerjakan Pemerintah Pusat secepatnya.

”Pemerintah Pusat juga sudah menganggarkan untuk pembangunan Jembatan Ploso Baru pada tahun ini,” imbuhnya. Ditambahkan, jika pembebasan lahan belum tuntas,   pembangunan Jembatan Ploso baru ini bakal tertunda kembali. ”Ini sudah bertahun-tahun tertunda. Ya semoga saja pada tahun ini sudah bisa dikerjakan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga Februari ini progress pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Ploso baru sisi utara, masih jalan di tempat. Karena pemilik tanah masih enggan melepas tanahnya.

Imam Supi’i, Kades Rejoagung, Kecamatan Ploso menerangkan,  dijadwalkan ada pertemuan pada Februari ini. Namun, sampai sekarang dia belum menerima undangan atau informasi apapun dari Dinas PU Bina Marga Jawa Timur. “Informasi dari Pak Syafaruddin (Dinas PU Bina Marga Jawa Timur) Insyaallah akan ada pertemuan lagi, tapi sampai hari ini belum ada kabar lagi,” katanya.

Dikatakan, pertemuan itu untuk menindaklanjuti proses pembebasan lahan yang belum tuntas. Sebab, masih ada beberapa bidang lahan yang belum bebas lantaran harga yang belum disepakati. “Kalau ditotal itu ada enam warga, lima diantaranya benar-benar nggak mau. Sementara yang satu minta harga dinaikkan,” imbuh dia. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia