Rabu, 17 Jul 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemkab Jombang Siap Rekrut PPPK, Tahap Pertama untuk Honorer K2

06 Februari 2019, 06: 56: 09 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Aksi unjuk rasa ratusan tenaga honorer Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu. (ilustrasi)

Aksi unjuk rasa ratusan tenaga honorer Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu. (ilustrasi) (FOTO: NASIKHUDDIN/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Jadwal pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai ada kejelasan. Meski aturan teknis tentang pelaksanaan dari pemerintah pusat belum turun, Pemkab Jombang memastikan rekrutmen PPPK bakal dilakukan Februari ini.

Kepastian ini diterima pemkab setelah menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pekan lalu.

Hanya saja, Kepala BKD Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Senen mengatakan, sampai sekarang pemkab masih belum menerima aturan teknis terkait rekrutmen PPPK.

“Dalam rapat kemarin itu pemerintah pusat hanya menyampaikan pengisian PPPK dilakukan Februari, mungkin aturan teknisnya akan turun bersamaan dengan tanggal pelaksanaan,” ungkap Senen kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (5/2).

Penerimaan PPPK tersebut, menurut Senen, berlaku secara nasional. “Artinya banyak daerah akan melakukan penerimaan PPPK, sama seperti penerimaan CPNS tahun lalu,” lanjutnya. 

Pada penerimaan PPPK nanti, Senen menyebut Pemkab Jombang akan memprioritaskan tenaga honorer eks kategori dua. Sedangkan sektor penerimaan PPPK diantaranya pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Khusus untuk sektor pendidikan, Senen, mengatakan pemkab akan melakukan penerimaan PPPK terbatas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP). 

Untuk Kabupaten Jombang, Senen, menyebut kemungkinan jumlah lowongan PPPK tidak sebanyak CPNS tahun lalu. Pasalnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, gaji PPPK akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Karena ini, jumlah PPPK tidak bisa banyak. Atau tidak bisa seluruh honorer kategori dua yang jumlahnya 800 orang lebih diangkat jadi PPPK. Kita harus menyesuaikan dengan kekuatan APBD,” tambah Senen.  

Untuk diketahui, keluarnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak lolos seleksi CPNS untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perjanjian kerja. Tak hanya jabatan fungsional, pelamar PPPK juga bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) tertentu. (*)

(jo/mar/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia