Selasa, 19 Nov 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Setara dengan PNS II/a, Gaji Kepala Desa di Jombang Bakal Rp 3,8 Juta

23 Januari 2019, 10: 27: 58 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Audiensi antara Komisi A DPRD Jatim dan Pemkab Jombang di Swagata Pendopo Kabupaten, kemarin (22/1)

Audiensi antara Komisi A DPRD Jatim dan Pemkab Jombang di Swagata Pendopo Kabupaten, kemarin (22/1) (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Penghasilan tetap (siltap) alias gaji kepala desa bakal tembus hingga Rp 3,8 juta per bulan. Menyusul rencana pemerintah pusat yang akan menyetarakan gaji aparatur desa mulai kades, sekdes dan perangkat desa setara PNS golongan II/a.

Informasi tersebut dibahas dalam audiensi antara Komisi A DPRD Jatim dan Pemkab Jombang di Swagata Pendopo Kabupaten, kemarin (22/1). Munculnya, wacana pemerintah pusat   akan menyetarakan siltap perangkat desa, membuat pemkab waswas. Sebab, jika sumber siltap diambilkan dari alokasi dana desa (ADD) dari APBD Jombang, bakal tidak mampu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Darmaji menjelaskan, saat ini kepala desa mendapatkan siltap mulai Rp 2,6 juta per bulan, sekdes Rp 1,8 juta per bulan dan perangkat desa mendapat siltap Rp 1,3 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan penyetaraan PNS golongan II/a maka seorang kepala desa bisa mendapat siltap Rp 3,8 juta per bulan, sekdes Rp 2,6 juta dan perangkat desa Rp 1,9 juta. ”Dengan asumsi perhitungan tersebut, tentu jika dialokasikan dari ADD tentu tidak akan mampu,’’ ujar dia.

Darmaji menyampaikan, jika pemerintah pusat tidak merubah kebijakan yang sebelumnya, siltap bersumber dari ADD maka pemkab/pemkot bakal terbebani. ”Untuk itu kami pun berharap nanti ada kebijakan, misalnya penggunaan dana desa bisa dilonggarkan,’’ terangnya.

Semisal nanti aturan tersebut tidak direvisi oleh pemerintah pusat, diapun berharap komisi A menyampaikan usulan yang lain yakni pemerintah pusat menambah dana alokasi umum (DAU). Sehingga, pemkab/pemkot akan sedikit lega karena ada penambahan dana untuk siltap para aparatur desa.

”Kami juga menyampaikan, agar Komisi A mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan DAU, itu dilakukan agar bisa men-support siltap mereka nanti,’’ bebernya kepada sejumlah wartawan.

Di Jombang sendiri, tercatat ada 3.459 aparatur desa. Sesuai PP Nomor 43 Tahun 2015 mengenai aturan siltap kepala desa, sekdes dan perangkat desa masing masing jabatan mendapat siltap berbeda. misalnya untuk kades yang bisa diambilkan 100 persen dari ADD, sekdes 70 sampai 80 persen dan perangkat desa 50 persen dari ADD.

Dengan kisaran itu, pihaknya menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji ribuan aparatur desa tersebut mencapai Rp 28 miliar per tahun. ”Hingga kini kami masih aturan resmi dari pemerintah pusat,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Hasan Irsan menjelaskan penyetaraan gaji tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo agar kesejahteraan para aparatur desa lebih terjamin. ”Lebih dari itu, pak presiden juga berharap harus diimbangi dengan kinerja yang baik,’’ beber dia.

Dia mengaku, bakal secepatnya menyampaikan usulan pemkab ke pemerintah pusat dalam waktu dekat. ”Kami melihat respons pemkab ini cukup bagus. Tadi juga dipaparkan selisih anggaran per tahun jika nanti siltap bersumber dari ADD. Dan secepatnya akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,’’ pungkasnya.

Hadir dalam audiensi tersebut, Bupati Mundjidah Wahab dan beberapa kepala SKPD terkait. Usai menghadiri audiensi bupati terlebih dulu keluar forum karena ada agenda lain di pendapa. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia