alexametrics
Selasa, 20 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Batal Masuk di 2019, Dana Pokir Anggota DPRD Jombang Masuk APBD 2020

15 Januari 2019, 10: 15: 06 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pertemuan antara DPRD Jombang dengan Pemkab Jombang membahas program dana pokir beberapa hari lalu.

Pertemuan antara DPRD Jombang dengan Pemkab Jombang membahas program dana pokir beberapa hari lalu. (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Pemberian jasa pokok pikiran (pokir) untuk anggota DPRD Jombang dipastikan tidak bisa realisasi tahun ini. Sebab proses perumusan pokir anggota dewan ternyata cukup panjang dan perlu waktu lebih banyak lagi. Rencananya, pokir akan diberikan tahun 2020 mendatang.

Masud Zuremi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang mengatakan, pembahasan eksekutif itu untuk menyesuaikan dengan tahapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Aturan itu beridi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

”Jadi Pokir ini nantinya harus sesuai dengan tahapan Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017,” ujarnya usai rapat kemarin (4/11). Ia juga menambahkan, pokir rencananya akan dimasukan dalam APBD 2020. Sehingga pembahasan detail harus dimulai dari sekarang.

Hal ini dikarenakan tahapan pokir sangat panjang. Menurutnya, pokir tidak datang secara tiba-tiba. Usulan pokir harus mulai dari beberapa tahapan yang ada, baik serap aspirasi masyarakat. ”Jadi tahun ini tidak ada, pembahasan dilakukan 2020 nanti,” pungkas dia. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP