Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dimerger, Kantor Empat OPD Pemkab Jombang Sementara Tidak Dipakai

14 Januari 2019, 11: 02: 01 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Aset kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang

Aset kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Dijadwalkan Senin (14/1) hari ini, empat kantor OPD terdampak merger asetnya dikembalikan ke Setdakab Jombang. Empat kantor OPD  sementara tidak ditempati.  

Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang Hartono menerangkan, setelah resmi dilantik Jumat (11/1), pejabat mulai berdinas pada OPD masing-masing. Termasuk OPD yang dimeger.

“Karena kemarin ada yang dimerger, sehingga ada empat kantor yang tidak dipakai. Besok (hari ini, Red) membuat berita acara penyerahan kepada pengelola aset dalam hal ini kepada sekda,” kata Hartono dikonfirmasi kemarin (13/1).

Disebutkan, empat kantor itu adalah eks kantor Disbudpar di Jalan dr Soetomo; kantor Disperin di Jalan Gus Dur;  kantor Dinas PPPA di Urip Sumoharjo; serta eks kantor Dinas Ketahanan Pangan di Jalan Soekarno-Hatta.

Meski direncanakan kantor tersebut akan diserahkan kembali, untuk penggunaannya dia belum bisa menjelaskan dengan rinci. Menurut Hartono menunggu beberapa waktu ke depan, menyesuaikan kebutuhan masing-masing OPD itu.

“Yang jelas nanti tetap dipakai, sekarang masih menunggu kebutuhannya nanti apa saja. Seperti PPA dan KB kan ada forum nanti kita wadahi. Lalu kemarin dari FKUB juga mau dikasih bekas kantor PMI, tapi sekarang memang masih belum. Jadi pokoknya nanti menunggu permohonan masing-masing OPD,” sambung dia.

Selain aset bangunan, Hartono mengakui untuk kendaraan dinas juga demikian. Dijadwal akan diserahkan ke Bagian Perlengkapan dan Umum Setdakab Jombang. “Jadi untuk gedung itu memang di BPKAD, kalau kendaraan di sekretariat (bagian perlengkapan dan umum, Red),” beber Hartono.

Sedikitnya ada   delapan kendaraan dinas yang bakal diserahkan. Masing-masing mobil dinas (mobdin) yang sebelumnya dipergunakan pejabat eselon IIB dan pejabat eselon III atau setara sekretaris. “Tidak hanya kepada dinas, jadi tidak hanya empat kendaraan. Untuk sekretaris juga dikembalikan,” sebut dia.

Lantas setelah diserahkan, ujar Hartono nanti akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian. “Jadi kalau semisal ada yang tahunnya tidak layak ya dihapus dan dilelang. Kan ada kendaraan yang sudah 15 tahun. Dari pada biaya pemeliharaan tinggi, lebih baik dilelang,” pungkas Hartono. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia