Minggu, 15 Dec 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Rotasi Jabatan Meluas, Kalangan Dewan Tuntut Ada Peningkatan Kinerja

14 Januari 2019, 10: 38: 17 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Wakil Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi

Wakil Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Rotasi besar-besaran oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab pada Jumat (11/1) lalu, ikut ditanggapi kalangan DPRD. Wakil Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi menyebut, mutasi merupakan wewenang bupati sehingga pejabat yang terdampak rotasi harus bisa menyesuaikan diri dengan posisi mereka.

Pemkab juga diminta menunjukan perubahan di awal kepemimpinan ini. ”Ya memang kewenangan bupati untuk mutasi, setelah ada pertimbangan  pansel terkait hasil uji kompetensi. Yang juga sudah dimintakan persetujuan kemendagri,” ujar dia.

Meskipun di sisi lain, muncul kesan bahwa beberapa kepala OPD yang dipindah tidak sesuai dengan latang belakang mereka. ”Jadi kita lihat saja ke depan,” sambungnya.

Dilakukannya rotasi tersebut, Masud juga mendorong kepala OPD, termasuk pejabat eselon III dan IV yang terkena mutasi mampu melakukan kerjanya dengan baik. Dia tidak ingin, hal tersebut mengganggu kinerja hingga berdampak pada pelayanan publik.

”Kami berharap mereka bisa menunjukan kinerjanya kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi visi misi bupati bisa terealisasikan,” papar dia. Disamping itu, Masud juga mengingatkan agar setiap OPD di Pemkab Jombang dilakukan evaluasi kinerja selama tiga bulan sekali.

Jika dalam tiga bulan pertama mereka mampu menunjukan perubahan, Masud optimistis dalam beberapa tahun berikutnya kinerja mereka akan semakin baik. ”Di kabupaten dan kota lain, itu selalu rutin dilakukan evaluasi. Misalnya di Tangerang, Bekasi, Karawang, Bogor dan Depok,” jelasnya memerinci.

Evaluasi tersebut bisa dilakukan dalam beberapa hal, misalnya melaporkan kinerjanya kepada bupati/wakil bupati maupun melaporkan kepada DPRD secara berkala sehingga kalangan dewan pun bisa ikut mengontrol kinerja mereka.

”Mudah mudahan tidak terjadi lagi silang sengkarut atau kekacauan di Pemkab Jombang,” tandasnya. Rotasi yang menyasar kemana-mana tersebut, kata Masud juga sebagai wujud penyegaran posisi kepala dinas. Dengan dilakukan rotasi masal tentu diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik.

”Karena, mohon maaf, ada salah satu OPD yang sudah menempati jabatannya selama hampir 10 tahun. Tentu ini kan harus dilakukan penyegaran, agar mereka punya peluang untuk membenahi OPD yang lain,” beber dia.

Sebagai bentuk pemantauan kinerja, DPRD akan mengontrol kinerja mereka selama 3-4 bulan ke depan. Jika tidak ada perubahan yang mencolok, Masud akan memberikan rekomendasi kepada bupati.

”Dan harapan ke depan harus ada perubahan, terutama peningkatan PAD, peningkatan investasi masuk ke Jombang karena Jombang belum ada grade, yang mencolok di masyarakat,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia