Rabu, 20 Nov 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Awalnya Merger OPD, Rotasi Pejabat Pemkab Jombang Ternyata Meluas

12 Januari 2019, 17: 18: 41 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

384 pejabat mulai eselon II, III dan IV dilantik di Pendopo Kabupaten Jombang kemarin

384 pejabat mulai eselon II, III dan IV dilantik di Pendopo Kabupaten Jombang kemarin (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Tak sabar menunggu enam bulan setelah dilantik, Bupati Jombang Mundjidah Wahab melakukan rotasi pejabat besar-besaran, kemarin (11/1). Sebanyak 384 pejabat mulai eselon II, III dan IV dilantik di Pendopo Kabupaten. Rinciannya 18 pejabat eselon IIB dan 366 pejabat eselon III dan IV.  

Sebelum proses pelantikan dan pengambilan sumpah dimulai, para pejabat terpantau mengisi tempat duduk yang disediakan. Sembari berharap-harap cemas akan ditempatkan diposisi mana, mereka menunggu jalannya pelantikan. 

Baru sekitar pukul 13.45 WIB prosesi dimulai dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu dilanjutkan pembacaan mereka yang akan dilantik. Salah satu pegawai BKDPP Kabupaten Jombang kemudian membacakan satu per satu nama dengan jabatan barunya. 

Pertama yakni pejabat eselon IIB. Dalam prosesi itu ternyata tidak hanya OPD yang dimerger. Sebab rotasi benar-benar bergerak dan menyasar ke OPD lainnya. 

Yang paling mencolok yakni posisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) yang sebelumnya santer terdengar dijabat Senen (mantan Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) ternyata benar terjadi. Sementara Muntholip harus berpindah tempat kerja setelah menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

Posisi strategis Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra kini diduduki Mas’ud yang sebelumnya Kepala Bakesbangpol. Sedangkan Purwanto digeser sebagai Kepala Disnaker. 

Sedangkan Heru Wijajanto yang sebelumnya Kadisnaker digeser menjadi Kepala Dinas Perumahan Permukiman yang sebelumnya diduduki Arif Gunawan. Arif Gunawan sendiri dinon-jobkan sambil menunggu masa pensiun 1 Februari nanti.

Posisi Kepala Dinkes yang kosong lebih dari setahun diisi Subandriyah yang sebelumnya menjabat staf ahli bupati. Yang menarik lagi, jabatan Kepala Dinas Peternakan diisi Imam Sutrisno yang berlatar belakang sarjana hukum. Sedangkan Jufri yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Peternakan dimutasi sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Hampir satu jam pembacaan nama pejabat eselon IIB hingga IV yang kena rotasi. Baru kemudian Bupati Jombang Mundjidah Wahab memimpin proses pengambilan sumpah. Dilanjutkan penandatanganan berita acara perwakilan dari pejabat eselon IIB, III, dan IV dengan saksi Inspektur Kabupaten Jombang I Nyoman Swardhana dan Asisten Administrasi Umum Hartono. 

Dalam proses acara itu selain diikuti pejabat di lingkup Pemkab Jombang juga perwakilan dari legislatif. Mas’ud Zuremi terpantau mewakili DPRD Kabupaten Jombang. Baru sekira pukul 15.30 WIB seluruh proses pelantikan dan pengambilan sumpah rampung digelar.

Menanggapi adanya rotasi di OPD lain diluar yang dimerger, Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengungkapkan, itu sudah sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan Tim Pansel dan Tim Penilai. "Jadi memang sudah sesuai semua, itu dilihat dari capaiaan atau peningkatan kinerja dan semuanya. Artinya sudah dinilai Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Red) dan Tim Pansel," kata Mundjidah usai melantik para pejabat. 

Menurut Mundjidah, acuannya pada hasil uji kompetensi yang sudah dilakukan Tim Pansel beberapa waktu lalu. "Ya itu dari Tim Pansel dan Baperjakat yang menyatukan itu. Jadi semua dari Baperjakat, saya di sini melantik sesuai dengan hasil di Baperjakat dan Tim Pansel," tutur Mundjidah.

Dihubungi terpisah, pemerhati kebijakan publik, Nurrohman dari LSM Pos Paham, menyesalkan mutasi yang dilakukan Bupati Mundjidah melebar kemana-mana. Alasannya, Bupati dan Wabup Jombang secara aturan belum boleh melakukan mutasi hingga enam bulan setelah pelantikan. Meski pada akhirnya diizinkan oleh Kemendagri melakukan pelantikan menyusul merger 8 organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Mestinya fokus di delapan OPD yang dimerger dan pengisian jabatan yang kosong. Tetapi faktanya, mutasi dan rotasi melebar kemana-mana. Artinya ada banyak personel yang mestinya tidak terdampak merger, ternyata terkena dampak mutas," ujarnya.

Menurutnya, jika Bupati Mundjidah sabar melakukan pelantikan besar-besaran setelah 24 Maret (setelah 6 bulan dilantik sebagai bupati), tentu bakal mendapat apresiasi positif dari semua kalangan. "Saya yakin, mutasi pertama ini mendapat tanggapan bermacam-macam. Bahkan saya sendiri menilai tergesa-gesa. Alangkah eloknya kalau mutasi besar-besaran setelah enam bulan," ujarnya sambil menyebut akan mencermati satu per satu pejabat yang terkena mutasi.

Buktinya, lanjut Nurrohman, mutasi yang tergesa-gesa ini membawa "korban" Arif Gunawan yang sebelumnya Kepala Dinas Perkim. "Ya, sah-sah saja. Tetapi akan lebih elegan kalau pergantian menunggu Pak Arif Gunawan yang pensiun pada 1 Februari nanti," urainya. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia