Minggu, 24 Mar 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Aset Tanah Terdampak, Desa Bakal Terima Kompensasi Proyek Sutet PLN

12 Januari 2019, 09: 33: 05 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pembangunan jaringan saluran udara tegangan esktra tinggi (Sutet) PLN di beberapa desa

Pembangunan jaringan saluran udara tegangan esktra tinggi (Sutet) PLN di beberapa desa (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG – Polemik kompensasi pembangunan jaringan saluran udara tegangan esktra tinggi (Sutet) PLN di beberapa desa, sedikit menemui titik terang. Kabag Hukum Setdakab Jombang Gatut Wijaya mengungkapkan, untuk kompensasi TKD (tanah kas desa) atau ganjaran yang terdampak, mengacu pada aturan yang ada.

Menurut Gatut, untuk kompensasi pada aturan PLN dibagi dua macam tanah dan tanaman. “Jadi begini, ada sifatnya sementara dan tetap. Untuk sementara itu tanaman, penggantiannya ke penggarap,” kata Gatut kemarin.

Sedangkan untuk kompensasi tanah lanjut Gatut seluruhnya masuk ke pemilik tanah. Semisal tanah yang terdampak merupakan aset desa, maka kompensasi kata dia masuk ke desa. “Jadi kalau itu memang TKD atau tanah ganjaran masuknya ke desa. Karena statusnya milik desa harus kembali ke desa,” imbuh dia.

Berbeda lagi jika tanah itu terdapat tanaman. Menurut Gatut untuk ganti rugi juga diberikan kepada penggarap. “Íni sifatnya sementara, pengganti tanaman diberikan yang menggarap, kalau yang nggarap perangkat ya diberikan ke perangkat,” sambung Gatut.

Meski tak menjelaskan aturan di PLN seperti apa, menurut dia, kompensasi itu yang dipergunakan pihak terkait. “Yang jelas, ketentuan di PLN seperti itu, makanya kompensasi ada dua, tanaman dan tanah. Untuk tanaman ke penggarap kalau tanah itu ke pemilik tanahnya dalam hal ini kalau tanah desa, maka ke desa,” sambung dia menjeleaskan lagi.

Lantas bagaimana jika dilakukan pembagian masing-masing 70 persen dan 30 persen? Menurut dia, tidak bisa dilakukan. “Kalau itu tidak bisa, PLN juga nggak mau. Akan tetapi, perkara nanti dari APBDesa diatur untuk tunjangan perangkat, harus masuk di APBDesa dulu, penggunaannya melalui musdes. Karena semua kegiatan dan pengeluaran ABPDesa kan harus melalui musdes,” urai dia.

Gatot mengakui pembangunan jaringan sutet PLN yang menyasar ke Jombang merupakan proyek pusat. Sayang dia tak begitu mengetahui selain di Jombang, daerah yang terdampak mana saja. “Yang jelas memang proyek pusat, untuk teknisnya tidak tahu. Informasinya dari Lamongan-Jombang-Kediri, pokoknya antar wilayah,” pungkas Gatut.

Sementara itu, Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, sudah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan DPMD menyusul adanya permasalahan terkait kompensasi pembangunan jaringan kabel tegangan tinggi milik PLN yang mencaplok tanah kas desa (TKD).

”Jadi beberapa hari lalu, kami sudah memanggil Bagian Hukum dan DPMD untuk mencari payung hukum yang jelas terkait kompensasi sutet tersebut,” ujar Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang.

Ditambahkan, karena selama ini ada sebagian desa, kompensasi tersebut diberikan kepada perangkat seluruhnya. ”Ada juga yang beranggapan diberikan 70 persen untuk desa dan 30 persen untuk perangkat,” ungkapnya.

Sehingga, sempat memunculkan kegaduhan terkait kompensasi tersebut. Dirinya menambahkan, dari hasil pertemuan dengan bagian hukum, untuk kompensasi tersebut tidak perlu dibuatkan Perdes maupun Perda.

”Kalau kemarin saya koordinasi dengan bagian hukum, hasilnya sudah mengacu pada aturan dari PLN,” katanya. Dalam aturan tersebut, lanjut Cakup, seluruh kompensasi tanah tersebut masuk dalam rekening desa dan tidak ada pembagian 70 persen untuk desa dan 30 persen untuk perangkat.

”Jadi semua masuk ke rekening desa. Akan tetapi, untuk kompensasi tanaman masuk ke perangkat yang sawahnya terdampak,” imbuhnya. Untuk itu, politisi senior PDIP tersebut meminta pemkab  segera melakukan sosialisasi. Sehingga, tidak ada lagi multiftafsir dan kegaduhan di tingkat desa.

Jangan sampai, permasalahan ini berlarut dan mengakibatkan pelayanan di tingkat desa  terganggu. Cakup juga  berharap masalah ini bisa dituntaskan dengan baik dan tidak menjadi persoalan di kemudian hari. ”Saya berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya. (*)

(jo/fid/yan/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia