Minggu, 24 Mar 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Respons Pemkab Jombang dalam Kasus Penyebaran DB Dinilai Lemah

11 Januari 2019, 10: 14: 35 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Anak-anak penderita DB yang dirawat di RSUD Jombang

Anak-anak penderita DB yang dirawat di RSUD Jombang (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

JOMBANG - Meningkatnya penderita DB di Jombang mendapat tanggapan serius dari kalangan DPRD. Pemkab Jombang diminta segera turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

“Melihat jumlahnya yang meningkat, kasus DB di Jombang sudah darurat,” ujar M. Syarif Hidyatullah, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang. Syarif menyarankan, pemkab harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini.

Paling tidak bupati dan wakil bupati harus peduli dengan DB. Seharusnya, lanjut pria yang kerap disapa Gus Sentot tersebut, Dinas Kesehatan harus lebih masif lagi untuk melakukan sosialisasi untuk mengatasi penyebaran nyamuk tersebut.

”Karena selama ini masih belum ada tindakan Dinkes untuk giat melakukan sosialisasi,” ungkapnya. Misalnya warga yang akan meminta bantuan fogging ke Dinkas, ternyata warga belum tahu prosedurnya. Sehingga, ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkab Jombang.

Tidak hanya, tingkat desa juga harus memperdulikan warganya. Karena, di tingkat desalah yang paling mengetahui kondisi warganya seperti apa. Paling tidak, apabila ada warganya terjangkit harus tanggap melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan atau puskesmas.

”Jadi di tingkat desa juga harus tanggap dengan permasalahan ini,” tegasnya. Bahkan, pihaknya juga berencana untuk memanggil pihak terkait untuk mencari solusi permasalahan DB ini. Agar penderita DB di Jombang bisa lebih ditekan lagi.

”Tapi kami berharap meski tidak dilakukan pemanggilan, Dinas Kesehatan sudah paham dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini,” katanya. Selain itu, dirinya juga mendapat keluhan terkait sulitnya mencari kamar di RSUD maupun rumah sakit swasta di Jombang.

Sehingga, ini juga harus dicarikan solusi ke depan. Jangan sampai, pelayanan rumah sakit di Jombang tidak maksimal. ”Bupati dan wakil bupati juga harus bisa menanggapi permasalahan ini, jangan sampai pelayanan kesehatan di Jombang tidak maksimal,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia