Rabu, 20 Nov 2019
radarjombang
icon featured
Peristiwa

Tak Bisa Salurkan BPNT, E-Warung di Jombang Mengeluh

09 Januari 2019, 12: 12: 34 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Salah satu E-warung yang mendapat rekomendasi BNI namun tidak bisa menyalurkan bantuan berupa beras dan telur kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Salah satu E-warung yang mendapat rekomendasi BNI namun tidak bisa menyalurkan bantuan berupa beras dan telur kepada keluarga penerima manfaat (KPM). (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Persoalan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Jombang kembali muncul. Kini, giliran E-warung yang mendapat rekomendasi BNI tidak bisa menyalurkan bantuan berupa beras dan telur kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Supriyadi, agen E-warung di Desa Ngelele, Kecamatan Sumobito mengatakan, hingga saat ini dirinya masih belum bisa melayani bantuan tersebut. Padahal, dirinya sudah mempunyai rekomendasi dari BNI dan sudah mempunyai mesin EDC sendiri.

“Hanya memang saya tidak mendapat rekomendasi desa, tapi saya mendapat rekomendasi BNI dan mempunyai sertifikat,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Dirinya  dijanjikan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) pada penyaluran tahap awal bisa menyalurkan program bantuan dari pemerintah pusat tersebut. “Saya juga heran kenapa malah E-warung dadakan bisa menjadi agen, saya yang benar-benar toko tidak bisa,” ungkapnya.

Dirinya juga mempertanyakan, regulasi untuk menjadi agen E-warung BPNT di Jombang seperti apa, justru yang bukan toko bisa menjadi E-warung. “Ini yang saya herankan yang benar-benar toko justru tidak bisa menjadi agen,” tegasnya lagi.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang M. Saleh mengatakan, untuk permasalahan tersebut sudah bisa diselesaikan. “Kemarin yang bersangkutan juga sudah menghadap, dan kami juga sudah melakukan edukasi,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Ia juga menambahkan, pihaknya juga akan mengirimkan surat kepada kepala desa untuk keobyektifan dalam melayani KPM ke agen tertentu. Karena dalam aturan, satu agen E-warung hanya bisa melayani maksimal 250 KPM. “Kami berharap tetap bisa menjaga kekondusifan dari agen awal rilis dari BNI maupun rekomendasi kepala desa,” tegasnya.

Pihaknya juga akan mengirimkan surat kepada kecamatan untuk menyelesaikan persoalan desa hanya di tingkat kecamatan. “Agar nantinya permasalahan bisa diselesaikan di kecamatan,” imbuhnya.

Ditambahkan, dirinya juga terus mengevaluasi agen E-warung di Jombang dengan memberikan edukasi, sehingga bisa melayani KPM dengan sebaik mungkin. “Untuk saat ini dalam proses evaluasi dan memberikan edukasi pada agen,” ungkapnya.

Ditambahkan, jika agen  tidak bisa melayani dengan baik setelah dilakukan edukasi, maka pihak BNI bisa melakukan eksekusi dengan menutup agen tersebut. “Tapi tidak serta merta ditutup, ada tahapan edukasi terlebih dahulu. Saat ini, saya juga belum mendapat laporan adanya agen yang ditutup BNI,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia