Rabu, 20 Nov 2019
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

DPRD Jombang Ingin Seluruh Proyek Penunjukan Langsung Dihapus

09 Januari 2019, 11: 23: 01 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda

Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Kalangan DPRD Jombang mengusulkan agar proyek penunjukan langsung (PL) dihapus alias ditiadakan mulai 2019 ini.

Sebagai gantinya, semua paket pengerjaan fisik yang dikerjakan Pemkab Jombang harus dilakukan melalui lelang di Unit Pengadaan Layanan (ULP). Kalangan DPRD memandang pengerjaan PL banyak yang tidak jujur.

Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda menjelaskan, sesuai hasil kesepakatan pihaknya mengusulkan PL mulai tahun ini ditiadakan. ”Jadi itu hasil rekomendasi komisi C, kami berharap di 2019 PL ditiadakan,” ujar dia kemarin (8/1).

Menurut Huda, alasan DPRD mengusulkan PL dihapus karena proses pengerjaan paket melalui PL selama ini banyak yang tidak jujur. Bila semua dilewatkan ULP dia yakin akan lebih efektif dan transparan.

”Karena menurut kacamata kami, selama ini proyek PL banyak yang tidak fair, sehingga kalau lewat ULP akan lebih tertata baik administrasinya, maupun prosedurnya,” beber dia.

Selain tidak fair, kalangan DPRD juga memandang jika pengerjaan PL minim pengawasan. Sebab, DPRD tak tahu mengenai informasi pengerjaan tersebut. ”Jadi kalau PL itu kan lewat PPK, tidak melalui pendaftaran lelang, dan prosedur lainnya. Sehingga kami tidak bisa memantau,” papar dia.

Lantas bagaimana untuk pengerjaan proyek fisik yang hanya membutuhkan anggaran di bawah Rp 200 juta? Huda menyebut, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemkab. Apakah nanti bisa melalui lelang di ULP atau dibuatkan payung hukum sendiri.

”Pada intinya kami ingin kualitas proyek mulai tahun ini lebih bagus. Alhamdulillah mereka di pertemuan awal kemarin merespons baik,” pungkasnya.

Ditemui terpisah, Hari Oetomo Kepala Dinas PUPR merespons baik usulan tersebut. Bahkan.  pada 2019 pihaknya tidak mengadakan satupun paket PL. ”Kebetulan kami 2019 tidak ada PL, semuanya melalui ULP,” jelas dia.

Namun demikian, Hari mengatakan, sepertinya pemkab bakal tetap menggunakan PL khusus untuk keadaan darurat. Misalnya, jika pengerjaan di lapangan ada kekurangan sedikit yang butuh anggaran di bawah Rp 200 juta akan dilakukan PL.

”Ya tetap ada. Semisal nanti di lapangan itu kurang sedikit itu ya kita lakukan PL,” jelas dia. Namun pada dasarnya, Dinas PUPR akan berusaha menarget satu kegiatan tuntas dalam sekali pengerjaan.

Sehingga tidak menimbulkan penambahan waktu dan anggaran. ”Kita arahnya memang penuntasan dalam satu kegiatan,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia